LBH Ansor Gelar Penyuluhan Hukum di Desa Sukasukur

158
0
BIMBINGAN HUKUM. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tasikmalaya menggelar bimbingan hukum di Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja, Kamis (4/7). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA

MANGUNREJA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tasikmalaya menggelar penyuluhan hukum di Gedung Serba Guna Kantor Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja, Kamis (7/4). Kegiatan ini bertujuan supaya tidak ada lagi kepala desa yang terjerat hukum.

Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Rofik mengatakan, penyuluhan ini sudah diagendakan sejak lama. Karena ini sebagai tindak lanjut MoU Gerakan Desa Sadar Hukum Berbasis Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pada April 2019, yang melibatkan beberapa desa di antaranya Sukasukur Kecamatan Mangunreja.

“Kita memahami saat ini Desa Sukasukur statusnya dalam penyidikan soal dugaan kasus korupsi dana aspirasi atau bantuan keuangan dewan. Kami sangat menghormati proses yang dilaksanakan, namun kami hadir untuk upaya preventif dan tidak terjadi lagi ketidakpatuhan seperti ini,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Kata dia, LBH Ansor berharap penyuluhan ini bisa bermanfaat bagi aparatur desa. Sehingga di kemudian hari tidak ada lagi kepala atau perangkat desa yang terlibat proses hukum. “Pemerintah pun harus menjadikan kasus-kasus yang menjerat kepala desa sebagai pelajaran untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepatuhan dalam aturan,” ujarnya.

Sejauh ini, kata dia, beberapa kasus hukum yang menyeret kepala desa, akar permasalahannya berawal dari tidak pahamnya kepala desa terhadap hukum dan aturan tata kelola administrasi. Termasuk ketidakpatuhan terhadap aturan yang sudah jelas menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan. “Dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan pemerintah daerah,” katanya.

Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Pribadi Atma SPd MH menambahkan, dari banyaknya aduan masyarakat kepada kepolisian soal kasus hukum di desa, persoalannya berawal dari minimnya pemahaman kepala desa dan aparatur desa terhadap hukum atau aturan, baik dari sisi tata negara maupun administrasi pemerintahan desa.

“Kondisi seperti ini semakin parah dengan jalinan komunikasi minim. Sebaiknya dibangun secara intensif dan masif oleh kepala desa baik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun masyarakat,” katanya.

Lanjut dia, pihaknya sudah beberapa kali mendapat kasus dan menerima pengaduan masyarakat terkait desa yang dinilai bermasalah. Setelah dikaji, titik masalahnya sama, kades tidak pandai berkomunikasi jauh sebelum melaksanakan amanah anggaran yang harus dialokasikan untuk pembangunan di desa.

“Ada salah satu contoh kasus yang terjadi di salah satu desa belum lama ini. Masyarakat menduga telah terjadi penyimpangan anggaran desa dengan cara proyek pekerjaan dilaksanakan oleh kades secara tertutup dan terkesan sendiri,” katanya.

Maka dari itu, kata dia, pihaknya meminta kepala desa membuka diri dan lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dari sumber mana pun. Salah satunya dengan membuka komunikasi lebih baik dengan BPD dan unsur masyarakat.

Kepala Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja Agus Santani mengatakan, penyuluhan hukum ini sangat dibutuhkan sekali untuk menambah pemahaman yang lebih luas terkait praktik hukum, seiring dengan semakin berkembangnya aturan di desa.

“Kita di desa berkomitmen menghormati dan mentaati setiap aturan yang ada, maka melalui MoU dengan LBH Ansor ini diharapkan ke depan lebih baik dalam menjalankan seluruh amanah undang-undang dan aturan desa demi pembangunan desa yang lebih maju,” ungkapnya.

Saat ditanya soal adanya laporan masyarakat terkait dugaan pembangunan fiktif dalam pembangunan yang bersumber dari dana aspirasi dewan, Agus enggan memberikan penjelasan. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.