Tekan Korupsi, Gaji Kepala Daerah Naik

13

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi usulan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menaikkan gaji para kepala daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menekan kasus korupsi yang kerap melibatkan kepala daerah.

Sri Mulyani mengaku tengah melakukan pengkajian kenaikan gaji kepala daerah seperti gubernur, wali kota dan bupati. Usulan tersebut kemungkinan disetujui. Karena, menurut Sri Mulyani, tidak membutuhkan biaya yang mahal mengingat jumlah kepala daerah yang tidak begitu banyak. “Dikaji dahulu. Termasuk remunerasi pejabat struktural hingga ke daerah. Hasil kajian akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo,” terangnya, wanita kelahiran Bandar Lampung 26 Agustus 1962 itu, Jumat (7/12).

Remunerasi yang dimaksud adalah terkait dengan jumlah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang sudah dikerjakannya. (selengkapnya lihat grafis).

Terpisah, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan usulan menaikkan gaji kepala daerah bukanlah solusi yang cerdas. “Sebab dengan dinaikkan gaji kepala daerah setinggi-tingginya, tetap berpotensi melakukan korupsi,” ujar Uchok.

Menurut Uchok, para kepala daerah setelah berkuasa tentu ingin ada upaya bagaimana mengembalikan modal saat mencalokan diri sebagai kepala daerah. “Kepala daerah itu butuh duit untuk menutupi cost politik yang mahal,” tambahnya.

Uchok menambahkan solusi yang tepat mengurangi angka korupsi yang melibatkan kepala daerah yakni dengan mengurangi biaya politik. Atau bahkan biaya politik seperti mahar untuk merangkul partai pengusung atau partai pendukung dihilangkan.

“Biaya politik harus dikurangi atau dihilangkan. Misalnya dalam Pilkada seperti menghilangkan jual beli perahu. Ini lebih efektif daripada menaikkan gaji kepala daerah,” urainya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat dengan usulan KPK untuk menaikkan gaji kepala daerah. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemedagri Bahtiar mengakui gaji kepala daerah saat ini masih sangat tidak layak. “Secara obyektif gaji kepala daerah saat ini sangat tidak layak,” kata Bahtiar kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (7/12).

Ia mencontohkan dengan apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang sukses mencegah adanya praktik korupsi. Caranya yakni Pemprov DKI meningkatkan kesejahteraan aparatnya yang diatas rata-rata nasional, bahkan untuk tingkat swasta pun kalah.

“Pemda DKI Jakarta contoh organisasi pemerintahan yang sukses mencegah korupsi. Boleh dikatakan Pemprov DKI zero korupsi. Wajar kalau dapat penghargaan dari KPK,“ tambah Bahtiar.

Disamping itu, cara lainnya untuk menekan angka korupsi yang melibatkan kepala daerah yakni dengan memberikan alokasi keuangan kepada partai politik. “Minimal, Rp10.000 per suara seperti hasil kajian yang sudah ada,” pungkasnya. (hrm/fin/ful)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.