Beranda Kota Tasik Temuan BPK, Diduga Ada Penyimpangan Rp1,5 M di Belanja Daerah Kota Tasik...

Temuan BPK, Diduga Ada Penyimpangan Rp1,5 M di Belanja Daerah Kota Tasik 2017

171
BERBAGI

KOTA TASIK – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dugaan penyimpangan anggaran senilai Rp 1.574.905.841,35 pada belanja daerah Kota Tasikmalaya 2017 akan menjadi preseden buruk bagi kepemimpinan Wali Kota Budi Budiman dan Wakil Wali Kota M Yusuf.

Wakil Ketua I DPD KNPI Kota Tasikmalaya, Abdullah Ahyani mengatakan, penyimpangan itu terjadi kemungkinan karena lemahnya pengawasan. Maka dari itu, dinas terkait harus bertanggung jawab atas temuan BPK itu.

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan BPK akan kembali menemukan persoalan-persoalan pengerjaan proyek di Kota Tasikmalaya.

Dia berharap temuan-temuan BPK ini juga memberi efek jera terhadap para pejabat atau rekanan yang bertanggung jawab atas proyek yang bermasalah.

Selama ini, terang dia, temuan-temuan BPK itu hanya selesai dengan pengembalian uang ke kas negara. Ke depan harus ada tindakan tegas lagi.

“Ya mau bagaimana lagi, ukurannya cuma administrasi. Uang negara dikembalikan ya selesai. Sementara apabila penyelewengan ini disengaja, pelakunya tidak dapat ganjaran. Apalagi berulang-ulang,” kata dia kepada Radar, Jumat (06/04/2018).

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan menjelaskan, Senin lalu (02/04/2018), BPK datang setelah awal tahun laporan dikirim. Saat ini, pemeriksaan rinci baru berjalan dan diprediksi berakhir pada Mei 2018.

“Kita akan tunggu sampai awal Mei nanti selesai itu ada LHP (Laporan hasil pemeriksaan) lengkap menyangkut keseluruhan anggaran belanja tahun lalu. Artinya ketika mengaudit, apakah semua sudah berjalan benar dan sesuai aturan pengelolaan keuangan? Apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai? baru ketahuan,” papar dia.

Saat ini, pihaknya baru menerima informasi non-formal atas temuan tersebut. Ivan enggan berspekulasi bidang apa saja pada dinasnya yang mengalami kekurangan volume atau selisih harga satuan. Lantaran belum menerima hasil audit secara utuh dan resmi.

“Ketika ada temuan misalnya kekurangan volume atau apa, itu nanti terlihat penyebabnya. Apabila data sudah diaudit keseluruhan. Penyebabnya apakah karena situasi tidak memungkinkan, kelalaian rekanan atau apa. Nah nanti ada rekomendasi untuk ditindaklanjut dan kita akan tindaklanjuti dari LHP itu,” jelas Sekda Kota Tasikmalaya.

Pihaknya sudah berupaya mengonfirmasi soal informasi temuan BPK atas pekerjaan di PUPR, RSUD dr Soekardjo maupun Dinas Kesehatan.

“Adapun ke depannya kita selalu berupaya meminimalkan, tetapi di lapangan kan praktiknya selalu ada kendala,” pungkas dia. (igi)

Facebook Comments

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.