Tenaga Sukwan Tuntut Legalitas

2
AUDENSI. Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI beraudiensi dengan Pemkab Ciamis Jumat (28/9). (Iman S Rahman/radartasikmalaya.com)

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

CIAMIS – Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kabupaten Ciamis menuntut pemerintah memberikan legalitas kepada mereka.

Itu satu dari lima poin yang mereka bawa saat audiensi dengan Pemkab Ciamis Jumat (28/9) di Ruang Rapat Ops Room Setda Kabupaten Ciamis.

Ketua Umum DPP KTSI Endin Sahrudin SPd menjelaskan kedatanganya ke Pemkab Ciamis untuk memperjuangkan sukwan dan menuntut kejelasan nasib KTSI serta Pemkab menerbitkan SK untuk kesejahteraan nasib sukwan.

“Kalau negara tidak peduli dengan kita, maka akan mogok kerja,” tegas Endin.

Ketua DPD KTSI Kabupaten Ciamis Tumbras Sunarto SPd menjelaskan pernyataan sikap KTSI terhadap pemerintah.

Pertama, KTSI menolak Permenpan dan RB No 36 tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan CPNS tahun 2018.

Kedua, menolak Permenpan dan RB No 37 tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan CPNS tahun 2018 nilai ambang batas (passing grade) seleksi kompetensi dasar pengadaan CPNS 2018.

Ketiga, menuntut legalitas formal SK Bupati Ciamis yang dikeluarkan maksimal per 1 Oktober 2018 dan kesejahteraan sukwan dituangkan kedalam APBD. Keempat, merealisasikan amanat Peraturan Pemerintah No 55 thn 2007 tentang Pendidikan Agama.

“Tuntutan kelimanya, apabila pihak eksekutif dan legislatif setelah pernyataan sikap ini ditetapkan tidak merespons, maka KTSI Kabupaten Ciamis akan melakukan demonstrasi ataupun mogok kerja secara bersamaan,” tegasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis Drs H Asep Sudarman MPd mengatakan intinya mendukung penolakan Menpan RB untuk mempertimbangkan tuntutan KTSI. Pihaknya juga sudah mengusahakan agar ada legalitas untuk sukwan.

“Kami sangat paham dengan tuntutan bapak/ibu sekalian. Pihaknya minta agar sukwan yang bagus kinerjanya supaya diperhatikan untuk jadi PNS. Di mana kami dari Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Ciamis sudah melayangkan surat kepada pemerintah pusat untuk sukwan agar jadi PNS. Mengenai legalitas tuntutan nomor 1 dan 2 didukung, poin 3 untuk legalitas akan pihaknya upayakan,” ujarnya.

“Masalah kesejahteraan akan diperhatikan. Masalah angka masih digodok. Poin lima jangan mogok. Untuk apa mogok? Berdialoglah yang baik. Legalitas akan ada,” janjinya. (isr)

loading...