Fagar Sukwan Meminta Revisi UU tentang ASN

Terancam Tak Bisa Ikut Tes CPNS

AUDIENSI. Fagar Sukwan melaksanakan audiensi dengan Komisi A DPRD Garut Kamis (13/9). Mereka menyoroti aturan pemerintah pusat tentang batasan usia yang dianggap bisa menghambat honorer ikut tes. (Yana Taryana / radartasikmalaya.com)

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

GARUT KOTA – Kebijakan pemerintah pusat soal pembatasan usia dapat menghambat honorer kategori dua (K2) ikut tes calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan Sukarelawan (Fagar Sukwan) Cecep Kurniadi.

“Aturan ini jelas akan menghambat. Hampir seluruh honorer K2 tidak bisa ikut tes CPNS meski ada jalur khusus,” ujar Cecep kepada wartawan Kamis (13/9).

Menurut dia, meskipun ada beberapa honorer K2 di Kabupaten Garut yang usianya masih 35 tahun, tetapi akan terganjal juga dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 56 yang mengharuskan honorer berijazah S1 sebelum tahun 2013.

“Kenyataannya sekarang yang usianya 35 ke bawah yang masuk honorer K2 itu ijazahnya SMA dan baru bisa S1 itu di atas tahun 2013,” terangnya.

Karena itu pihaknya mendorong DPRD dan Pemerintah Kabupaten Garut mendorong ada revisi UU ASN tersebut. “Supaya nasib honorer K2 di Garut jelas,” terangnya.

Cecep mengaku saat ini nasib honorer K2 di Kabupaten Garut semakin tak jelas. Buktinya, selain tidak bisa mengikuti tes CPNS, pemerintah daerah juga tidak bisa memberikan SK penugasan yang diinginkan para honorer.

“Padahal kami sudah berjuang sejak 2005 agar bisa menjadi CPNS. Pemerintah malah tidak memprioritaskan yang K2,” terangnya.

Dengan kondisi tersebut, pihaknya mengancam akan melakukan aksi besar-besaran di Kabupaten Garut. Pihaknya ingin menuntut keadilan agar honorer K2 bisa diangkat menjadi PNS.

“Kami akan demo sebelum pendaftaran CPNS, di bulan-bulan ini. Waktu dan harinya belum ditentukan. Sedang disosialisakan dulu,” katanya.

Cecep menerangkan saat ini Kabupaten Garut masih kekurangan banyak PNS. Untuk guru saja, masih kekurangan 9.000 guru PNS. Kekurangan itu ditutup oleh guru honorer.

“Jika guru honorer melakukan aksi demo, maka proses pendidikan di sekolah pasti terganggu,” terangnya.

Garut Dapat kuota 670 Orang

Bupati Garut H Rudy Gunawan mengatakan kuota CPNS untuk Kabupaten Garut sebanyak 670 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 277 dikhususkan untuk kategori dua (K2) dan tenaga kesehatan 7 orang.

“Kuota untuk honorer K2 ini sekitar 40 persen. Sisanya akan diisi untuk kelompok CPNS umum,” terangnya.

Selain itu, bupati menjelaskan ada juga kuota untuk dokter spesialis sebanyak 15 orang dan tenaga teknik 15 orang. Selain itu, ada 70 orang pegawai di RSU dr Slamet dijadikan PNS.

“Rinciannya bisa langsung dilihat di website resmi Kemenpan-RB dan BKN. Di situ sudah ada tempat dan jadwal pelaksanaanya,” terangnya. (yna)

loading...