LHKNPN Dewan Kota Tasikmalaya Terbesar 4 Miliar, Terkecil 800 Juta

110
0
Loading...

TASIK – 45 anggota dewan Kota Tasik­malaya dipastikan sudah menyetorkan La­por­an Harta Kekayaan Penyelenggara Ne­gara (LHKPN) ke Ko­misi Pem­berantasan Ko­rup­si (KPK) sebelum dead­line 31 Maret berakhir.

Dari sumber Radar, ke­kayaan tertinggi yang dimiliki salah se­orang wakil rakyat di Kota Tasikmalaya hampir mencapai Rp 4 miliar.

Sementara, urutan ke dua di ki­saran Rp 3 miliar, disusul selanjutnya Rp 2 miliaran. Sedangkan nilai aset kekayaan terendah di angka Rp 800 juta.

“Kita belum tahu siapa yang memiliki kekayaan tertinggi, nanti setelah ada laporan balik dari KPK baru bisa disampaikan ke publik,” ujar Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya Oslan Khairul Falah kepada Radar, Senin (1/4).

Menurutnya, pengisian LHKPN anggota DPRD Kota Tasik dilaksanakan dengan berbagai cara seperti dibuat sendiri anggota dewan, atau dibantu pendamping komisi dalam mempercepat proses penginputan laporan.

Loading...

“Proses pelaporan menghabiskan waktu hampir 2 bulan. Kita sengaja menyiapkan tim agar mempercepat penginputan data,” tuturnya.

Meski mengisi LHKPN sudah menjadi kebiasaan anggota dewan, kata Oslan, namun diakui tahun ini lebih intens, mengingat adanya sanksi dari KPK apabila tidak menyetorkan LHKPN. “Ada sanksi, kalau Anggota DPRD sekarang misalnya nanti mencalonkan itu terpilih lagi, dia tidak bisa dilantik bila tak lampirkan LHKPN,” terangnya.

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin SH MH mengatakan LHKPN merupakan kewajiban pribadi pejabat negara melaporkan jumlah aset yang dimiliki secara periodik.

Namun, kata Agus, tahun ini sedikit sulit dilaksanakan masing-masing anggota DPRD. Sehingga disiapkan tim khusus dalam mempermudah proses pelaporan. “Selain waktu dan padatnya agenda kegiatan, ada beberapa juga yang agak sulit melakukannya. Maka dibantu oleh Sekretariat DPRD. DPR RI saja dibantu oleh KPK kan,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Nurul Awalin mengaku tidak ada kendala dalam pelaporan LHKPN. Dia menjelaskan sejak pertama menjabat sudah membuat LHKPN dan tidak terjadi perubahan signifikan dari tahun ke tahun, terkait aset yang dimilikinya. “Dari pertama juga sudah biasa membuat LHKPN. Lagian tidak ada peningkatan signifikan, tidak banyak yang baru. Transaksi ada jual, ada juga beli, tak begitu kelihatan,” terangnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya H Heri Ahmadi mengatakan pelaksanaan LHKPN dikolektifkan melalui sekretariat dan dibantu beberapa staf. Pihaknya mendukung penuh upaya tersebut, dalam rangka transparansi publik. “Alhamdulillah rekan-rekan di DPRD semua tertib dalam pelaporan,” terangnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Ichwan Shafa mengaku mengerjakan pelaporan sendiri. Tim yang dibentuk setwan hanya melaksanakan penginputan saja. “Administrasi pribadi seperti ini ya harus dengan kesadaran sendiri. Supaya mengetahui betul dan tidak ada yang terlewat, pelaporan bisa sedetail mungkin,” terang dia.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan tengah mengkaji kemungkinan supaya LHKPN disampaikan ke publik secara lebih rinci. “Sejauh ini, kewajiban untuk pelaporan kemudian sampai pada pengumuman sebatas masih ikhtisar, untuk melihat sebenarnya total kekayaan suatu pejabat berapa, kemudian unsur-unsur dari kekayaannya itu apa saja,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (21/2).

Dia mengungkapkan ada berbagai usulan supaya LHKPN yang dilaporkan diumumkan secara terbuka dan lebih rinci. Khususnya, menyangkut lokasi harta kekayaan yang dimiliki penyelenggara negara. Usulan itu sedang dipelajari KPK. “Apakah memungkinkan diumumkan secara lebih rinci. Bahkan ada permintaan diumumkan saja, misal rumahnya ada berapa, lokasi dimana saja alamat secara lengkap. Apakah memungkinkan ke sana, tentu kita perlu mempelajarinya lebih dulu,” tandasnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.