Terbitkan Stranas Pencegahan Korupsi

Mendagri Tjahyo Kumolo, Kepala KSP Moeldoko, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Kepala Bapenas Bambang Brojonegoro saat menyampaikan keterangan mengenai Kolaborasi Cegah Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/8/18). Kolaborasi cegah korupsi antar lembaga negara ini untuk meminimilir banyaknya korupsi di Indonesia. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terkait dengan pencegahan korupsi. Itu setelah diterbitkannya Per­aturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional (Stranas)Pencegahan Korupsi. Aturan itu merupakan perbaikan dari aturan sebelumnya.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan ada beberapa pokok perubahan utama dalam perpres yang disahkan Juli lalu tersebut. Diantaranya, memfokuskan komitmen pemerintah terhadap pencegahan korupsi. “Selama ini terlihat di publik bahwa fokus korupsi itu lebih dititikberatkan ke penindakan oleh KPK,” kata Moeldoko di gedung KPK, kemarin (15/8).

Menurut dia, pencegahan itu tetap menempatkan KPK sebagai koordinator. Peran koordinasi dan sekretariat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kata dia, bakal dipindahkan ke KPK. Meski demikian, koordinasi antara Bappenas dan KPK tetap dilakukan terkait dengan peran yang dialihkan itu. “KPK bertugas sebagai koordinasi dan supervisi,” jelasnya.

Sedangkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meng-handle urusan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Dan, KSP mengurusi agenda prioritas pembangunan. “Kalau penindakan kan mesti uangnya sudah hilang. Tapi kalau pencegahan uangnya belum ke ambil,” terang mantan Panglima TNI ini.

Moeldoko menambahkan pencegahan korupsi tetap fokus pada tiga hal. Yakni, tata niaga dan perizinan, keuangan negara serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Khusus pencegahan di bidang tata niaga penegakan hukum dimaksudkan agar pengusaha mendapat kepastian berusaha. “Dan jangan ada upaya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah,” ujarnya.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan perpres tersebut sebagai penekanan bahwa pemerintah berupaya menyinergikan semua langkah terkait pencegahan korupsi. Hal itu, kata dia, tidak lantas menutup ruang gerak KPK yang selama ini juga memiliki deputi pencegahan.
“Kami berharap upaya pencegahan korupsi lebih sistematis terkoordinasi,” ungkapnya. (tyo/jpg)

loading...