Siapa Calon bupati Tasikmalaya pilihan anda?
17%

83%

Terdakwa Korupsi Bantuan Keuangan Siap Kembalikan Kerugian Negara

48
0
ilustrasi

SINGAPARNA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya menghadirkan saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Barat dalam sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan keuangan (bankeu) di Desa Sukahening, Jumat (11/10).

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Yayat Hidayat SH mengatakan, yang hadir dalam sidang lanjutan ini adalah saksi ahli dari BPKP yakni Himawan termasuk terdakwa UD dan (FG). “Agendanya selain mendengarkan keterangan dari saksi ahli, pemeriksaan saksi mahkota keterangan dari saksi UD untuk terdakwa FG dan saksi FG untuk terdakwa UD,” ujarnya, menjelaskan.

Menurut Yayat, hasil sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut ada beberapa hasil poin. Di antaranya dalam persidangan ahli dari BPKP Jabar yakni Himawan menerangkan bahwa benar penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya meminta BPKP Jabar untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.

Kemudian, terang Yayat, BPKP Jabar menunjuk tim di antaranya dirinya sebagai ketua tim dan kemudian hasil audit diserahkan kepada penyidik Kejari Kabupaten Tasikmalaya. Hasil audit ditemukan jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut sebesar Rp 878.747 654.

Yayat menerangkan, jumlah kerugian tersebut terdiri dari pajak yang kurang disetorkan ke Kas negara sebesar Rp 116.820.000, potongan bantuan keuangan 30 persen untuk dewan Rp 289.500.000 dan fisik pekerjaan TPT Lapangan Jati kurang dilaksanakan Rp 472.427.654.

Adapun keterangan terdakwa UD, tambah dia, mengaku tidak menyetorkan pajak sejumlah Rp 116.820.000 dan telah melakukan pemotongan 30 persen sejumlah Rp 289.500.000. Dari jumlah tersebut sebesar Rp 247.500.000 terdakwa menyerahkannya kepada FG.

“Dan sisanya sebesar Rp 42.000.000, terdakwa menyerahkan kepada pengurus partai lain. Terkait mengapa terdakwa UD menerbitkan SK tentang pengangkatan FG sebagai tim pelaksana kegiatan TPT Lapang Jati senilai Rp 1 miliar, karena terdakwa UD mengaku terpaksa menerbitkan SK tersebut karena FG sudah terlebih dahulu melaksanakan kegiatan tersebut tanpa adanya SK sebagai TPK,” ujarnya.

Kata dia, terdakwa UD pun mengakui kualitas TPT Lapang Jati tidak sesuai spesifikasi bahkan sudah roboh dan terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara dari pajak yang tidak disetorkan sejumlah Rp 116.000.000, begitu juga dengan uang sebesar Rp 42.000.000 yang terdakwa UD serahkan kepada pengurus partai lain sudah dikembalikan seluruhnya.

Kemudian, keterangan dari terdakwa FG yang memberikan keterangan berbeda dengan UD. FG tidak mengakui perbuatannya, dia menolak telah menerima uang dari UD sebesar Rp 247.500.000 sebagai komitmen 30 persen.

“Dan terkait TPT Lapangan Jati, terdakwa FG bersikukuh telah melaksanakan seluruhnya dan membantah hasil perhitungan dari ahli teknik dan mengklaim penggunaan alat berat sudah sesuai dengan RAB. Karena seluruh lapangan seluas 110 meter x 130 meter diratakan oleh FG,” ungkapnya.

Oleh karena itu FG akan mendatangkan saksi Ade Charge dan ahli tandingan pada persidangan berikutnya. Padahal pada persidangan tersebut JPU juga sudah menunjukkan bukti-bukti bahwa perluasan lapangan tersebut dilaksanakan Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya melalui pihak ketiga tahun 2016 dan tahun 2018 sesuai kontrak.

“Dan ketika penuntut umum menanyakan ada tidaknya itikad baik dari FG untuk mengembalikan jumlah kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya, yang bersangkutan menjawab akan berusaha mengembalikannya namun tidak sependapat dengan jumlah yang didakwakan oleh penuntut umum,” jelasnya.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Evelin Nur Agusta SH MH menambahkan untuk persidangan selanjutnya akan dilaksanakan Senin (14/10). “Dengan agenda pemeriksaan saksi Ade Charge dari terdakwa FG,” tambah dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.