Terimbas Corona, Honor PKD Kabupaten Tasik tak Cair

253
0

SINGAPARNA – Pandemi Covid-19 berdampak dihentikannya tahapan Pilkada 2020. Hal itu pun berimbas kepada honor Pengawas Kelurahan/ Desa (PKD) yang sudah dibentuk Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya belum cair hingga awal April 2020.

Menyikapi persoalan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya kembali mengusulkan anggaran kepada pemerintah daerah, karena tahap pertama pencairan dana hibah untuk Bawaslu sebesar Rp 3,5 miliar sudah habis digunakan.

Baca juga : Tim Covid-19 Tingkat RW di Kota Tasik Sudah Dibentuk, Begini Tugasnya..

“Dana hibah tahap pertama untuk Bawaslu sudah habis digunakan tahapan sosialisasi dan kegiatan pengawasan,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda SIP kepada Radar, Jumat (3/4). “Sisa dana hibah di KAS pemerintah daerah tinggal Rp 19 miliar, keseluruhan dana hibah kita dari Pemkab Tasik Rp 23,2 miliar.

Untuk pembayaran honor PKD belum kita bayarkan karena dana hibahnya sudah habis terpakai yang tahap pertama,” ujar Dodi, menambahkan. Lanjut dia, dampak ditundanya tahapan pilkada serentak ini berimbas kepada diberhentikannya pencairan anggaran dana hibah dari Pemkab Tasik.

Maka, Bawaslu kembali mengusulkan supaya honor PKD bisa dicairkan dulu, karena mereka sudah bekerja. “Karena PKD yang sudah kita bentuk dan lantik, sudah bekerja selama satu bulan, Maret. Kita usulkan anggaran ke pemerintah daerah bagi 351 PKD se-Kabupaten Tasikmalaya.

Honor per orangnya Rp 1,1 juta, total kebutuhan anggarannya mencapai Rp 386 juta,” katanya, menjelaskan. Sementara, kata dia, untuk honor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) sudah selesai dibayarkan, tinggal honor PKD yang belum diberikan, menunggu pencairan anggaran dari pemerintah daerah.

Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pilkada KPU Kabupaten Tasikmalaya Jajang Jamaludin SAg mengatakan, tahap pertama pencairan dana hibah pilkada senilai Rp 5 miliar.

“Yang dicairkan Desember 2019 lalu untuk honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah selesai dibayarkan, sementara untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) belum diberikan honor karena masa kerjanya belum pas satu bulan setelah dilantik,” papar dia.

Sementara itu, lanjut Jajang, sisa dana hibah dari pemerintah daerah ke KPU tinggal Rp 1 miliaran lagi. Teknis pengembaliannya KPU menunggu surat edaran turunan dari peraturan pengganti undang-undang sebagai dasar hukum penundaan tahapan pilkada serentak.

Baca juga : Diduga Motor Curian Ditemukan di Tamansari Perbatasan Kota Tasik

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Mohammad Zen menjelaskan kaitan pengembalian dana hibah dari penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu, pemerintah daerah menunggu teknis perppu penundaan tahapan pilkada serentak

“Untuk kekurangan anggaran bagi honor PKD, kami sudah bahas dan akan diupayakan dicairkan April ini.Intinya dengan penundaan tahapan pilkada serentak ini, dana hibah kepada penyelenggara pemilu dihentikan. Adapun untuk honor PKD diupayakan akan dicairkan, karena mereka sudah bekerja, sebelum tahapan ditunda akhir Maret ini,” jelas Zen. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.