Terjerat Kasus Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Mangkir Tugas 46 Hari

214

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

PARIGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran memecat empat pegawai negeri sipil (PNS) karena melanggar aturan disiplin pegawai. Dua orang diberhentikan secara hormat, dua orang lagi dengan tidak hormat.

Selain empat orang itu, ada tiga PNS yang diturunkan pangkat jabatannya selama setahun. Lalu, seorang lagi dibebaskan dari jabatannya.

Kepala Bidang Mutasi Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran Ganjar Nugraha menerangkan sanksi pemecatan dan pencopotan dari jabatan itu merupakan sanksi berat. Sedangkan hukuman penurunan pangkat jabatan merupakan sanksi sedang.

Menurut dia, kasus yang menimpa para abdi negara tersebut bermacam-macam. Khusus yang terkena sanksi berat, karena mereka terjerat kasus korupsi, mangkir tugas selama 46 hari dan penyalahgunaan wewenang jabatan. “Yang diberhentikan tidak hormat itu yang tersandung kasus korupsi,” jelasnya.

Sementara yang diturunkan pangkat satu tahun, terang dia, rata-rata tersandung kasus asusila dan pelanggaran UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Kita menjatuhkan sanksi tersebut sesuai dengan PP 53 Hukuman Sipil PNS. Kalau misalkan kasusnya dipidanakan di kepolisian ya silakan saja. Yang penting kami sudah memberikan sanksi sesuai aturan karena dianggap sudah merendahkan martabat PNS,” ucapnya.

Dia menjelaskan jika PNS yang mendapat sanksi penurunan jabatan ingin mengajukan kenaikan jabatan, maka di sistem akan terlihat bahwa yang bersangkutan sedang dalam masa hukuman disiplin. “Saya juga pernah coba ngecek, memang di sana ada warning,” ujarnya.

Pihaknya sudah melaporkan delapan kasus disiplin PNS tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Kita sudah laporkan by system. Nantinya diketahui oleh pusat,” katanya.

Sementara itu, untuk laporan secara fisik belum disampaikan ke BKN. “Tapi kami sudah menghubungi BKN dan sementara tidak masalah melakukan pelaporan melalui sistem,” jelasnya.

Sebelumnya, terang dia, rata-rata kasus PNS selalu diselesaikan di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun sejak 2016, tiap SKPD melaporkan kasus pegawai ke BKPSDM. “Waktu itu saya kira banyak kasus yang tidak dilaporkan. Akhirnya kami pun mengimbau agar melaporkan kasus tersebut kepada kami. Walaupun di SKPD ada kewajiban untuk membina,” tuturnya. (den)

loading...