Terkesan Amankan Jabatan Strategis

MENGUKUHKAN. Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum mengukuhkan Paskibraka HUT RI ke-73 di Pendopo Lama Rabu (15/8).

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

SINGAPARNA – Rotasi mutasi yang dilakukan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum terhadap 13 pejabat eselon II terkesan mengamankan posisi jabatan strategis sebelum dilantik menjadi wakil gubernur Jawa Barat. Hal itu diungkapkan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Rofiq kepada Radar, Rabu (15/8).

Kata dia, pelantikan eselon II yang dilakukan Uu terkesan hanya sebatas mengamankan jabatan strategis bagi para pejabat yang dekat dengannya, sebelum dia dilantik sebagai wakil gubernur Jabar. “Saya melihatnya rotasi mutasi kali ini ada opini mengamankan jabatan strategis bagi pejabat yang dekat dengan bupati sebelum dia pergi (menjadi wakil gubernur, Red),” katanya.

Jika dilihat dari sisi hukum, kata dia, pelantikan atau rotasi mutasi yang dilakukan harus mengacu kepada Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang No 10 Tahun 2016, bahwa rotasi mutasi harus dilakukan enam bulan sebelum masa jabatan berakhir harus mendapatkan izin dari Kemendagri. “Bila proses izin tersebut tidak ditempuh, proses rotasi mutasi ini bisa diproses secara hukum,” paparnya.

Pengamat sosial politik dan pemerintahan Tasikmalaya Asep M Tamam menambahkan pro kontra dalam rotasi mutasi yang dilakukan Uu karena momentumnya tidak tepat.

Mengingat, sekitar dua bulan lagi Uu akan dilantik sebagai wakil gubernur Jabar. “Maka dari itu, perombakan pejabat ini bisa dianggap sebagai persiapan dan berbenah yang terkesan terburu-buru sebelum meninggalkan Kabupaten Tasikmalaya,” ungkapnya.

Idealnya, kata dia, sisa waktu sebelum pergi ke Jabar dilakukan untuk membenahi pembangunan infrastruktur yang masih banyak pekerjaan rumah dan bukan malah melakukan perombakan jabatan. “Jadi wajar kalau kebijakannya melakukan rotasi mutasi menimbulkan kegaduhan publik. Walaupun rotasi mutasi itu hak prerogatif dari bupati, tapi harus diperhitungkan momennya supaya tidak timbul pro kontra,” katanya.

Lanjut dia, yang dikhawatirkan saat ini adalah para pejabat yang baru mengikuti rotasi mutasi kemudian dilantik kembali ketika pengalihan pimpinan kepada Ade Sugianto. “Karena tidak menutup kemungkinan ketika ganti pimpinan akan ada perubahan lagi,” terangnya.

Anggota Tim Panitia Seleksi (Pansel) Asesmen Eselon II H Atik Sobari SH MH mengatakan hasil dari penilaian yang dilakukan dengan realisasi rotasi mutasi oleh Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum sudah sesuai. “Pada asesmen kita menguji mulai dari latar belakang pendidikan, kapabilitas dan kompetensi,” katanya.

Terang dia, tugas pansel hanya sebatas memberikan penilaian kepada pejabat eselon II yang akan dirotasi mutasi. Kemudian hasil penilaian tersebut diserahkan ke BKD untuk dilanjutkan kepada Komisi ASN dan Kemendagri.

“Setelah hasil dari Komisi ASN dan Kemendagri keluar bari diserahkan kepada bupati pemegang kewenangan. Sehingga rotasi mutasi kemarin acuannya dari penilaian pansel dan rekomendasi Komisi ASN serta Kemendagri,” tandasnya. (dik)

loading...