Terlibat OTT ASN Wajib Dipecat

25
0
ASN yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kedua OTT itu harus diberhentikan sementara, berlaku akhir bulan sejak ASN tersebut ditahan.” Bima Haria Wibisana Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Loading...

Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memberhentikan sementara terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditahan atau menjadi tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT). Baik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kepolisian Daerah (Polda).

Hal ini, sebagai sikap BKN menindaklanjuti temuan KPK dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) dalam OTT terhadap Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Bendahara Pengeluaran BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kota Pematangsiantar, Sumut, beberapa waktu lalu.

Permintaan pemberhentian sementara ASN tersebut dituangkan dalam surat Kepala BKN Nomor: F.26-30/V 93-2/40 dan F.26-30/V 93-1/42, yang ditujukan kepada Wali Kota Pematangsiantar dan Plt Gubernur Kepri selaku PPK.

“ASN yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kedua OTT itu harus diberhentikan sementara, berlaku akhir bulan sejak ASN tersebut ditahan,” bunyi surat BKN itu yang ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Mengutip Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta Pasal 276 huruf c dan Pasal 280 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Kepala BKN menegaskan pemberhentian sementara tersebut dilaksanakan hingga tersangka dibebaskan dengan surat penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat berwenang, atau telah ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Sebagaimana diketahui, dalam keterangan resminya KPK menyampaikan selain penetapan tersangka kepada Gubernur Kepri, dua pejabat yang juga ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pemerintah Provinsi Kepri,” paparnya.

Sementara untuk OTT Kepala BKD dan Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Pematangsiantar, Ditreskrimsus Polda Sumut juga menetapkan tersangka atas kasus pemotongan insentif pekerja pemungut pajak itu. (ful/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.