Ternyata 10 Minimarket di Ciamis Tak Kantongi Izin Operasional, Dewan Siap Kaji

120
Ilustrasi/net

CIAMIS – Kasus perizinan minimarket di Jalan Kapten Murod Idrus Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang dipersoalkan warga, ternyata menguak kekisruhan perizinan minimarket (toko modern) di Kabupaten Ciamis.

Diakui Kabid Pelayanan Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis, Agus Yani, persoalan perizinan toko modern di Kabupaten Ciamis, sesuai hasil pendataan dinasnya, ada sepuluh toko modern di berbagai wilayah belum memiliki izin operasional.

Seharunya, kata Agus, toko modern yang rata-rata menyewa bangunan dan rumah toko (ruko) milik masyarakat itu harus mengantongi izin, sebelum beroperasi.

Baca Juga : Dianggap tak Berizin dan Merugikan, Warga Ancam Tutup Minimarket

“Kami sampaikan bahwa harus dipenuhi mulai izin pendirian, izin lokasi, jarak bangunan dan waktu operasional. Izin usaha juga harus dipenuhi pengelola atau pemilik toko tersebut,” jelasnya saat dihubungi Radar, Kamis (3/1) siang.

Agus mengaku, bahwa perizinan harus melalui pertimbangan teknis dari Dinas dan Instansi terkait, serta wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum diberikan izin operasional.

“Dimana pemilik atau pengelola toko diberi waktu satu tahun untuk mengurus izin sejak  Perbup diberlakukan. Jika tidak dilakukan tahapan itu bisa ditindak tegas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

Kata Agus, puluhan toko modern tak berizin  itu umumnya pemegang merk terkenal dan mulai bermunculan sejak setahun terakhir di berbagai kawasan hingga pelosok Kabupaten Ciamis.

“Kita ketahui ada  sekitar 10  toko moderen yang telah beroperasi. Namun semuanya belum memiliki Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), untuk itu kami himbau para pengusaha harus taat peraturan,” pintanya.

Anggota Komisi 1 DPRD Ciamis, Sopwa Ismail S PSi, menyikapi reaksi masyarakat serta warga Pasar Ciamis, perihal keberadaan toko modern di Jalan Kapten Murod Idrus Kabupaten Ciamis.

Hal ini, kata dia, harus disikapi serius oleh Penegak Perda, termasuk Pemerintah Kabupaten Ciamis.

“Jangan-jangan bukan hanya satu toko modern saja yang mengakali proses berdirinya toko, dengan membohongi masyarakat,” ucapnya.

“Saya kira ini satu kebocoran juga bagi pendapatan Ciamis. Karena, jika memang mereka usaha di Ciamis tanpa melakukan proses izin dan sebaginya, tentunya ini dianggap ilegal dan harus ditutup,” tegasnya.

Langkah Komisi I DPRD Ciamis, lanjuta dia, akan melakukan pengkajian mengenai keberdaan pasar modern. Serta dalam waktu dekat akan merapatkanya, dan mengundang Dinas terkait.

Karena, dalam aturan atara toko moderen dan pasar tradisonal juga jaraknya minimal harus 500 meter.

Namun kebanyakan berdekatan. “Tentunya ini bisa berdampak. Akan kita tidaklanjuti dan dibahas secara serius,” pungkasnya.(isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.