Ternyata Administrasi Amdal Jalan Lingkar Utara Kota Tasik tak Lengkap

141
0

INDIHIANG – Belum selesainya Analisis Dampak Lingkungan (amdal) proyek mercusuar Jalan Lingkar Utara (Lingtar), dinilai akibat tidak tertibnya pemrakarsa mengurus dokumen tersebut.

Hal tersebut diungkapkan, Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Bagas Suryono. Menurut dia, seharusnya pemrakarsa yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sudah mengantisipasi hal tersebut sejak awal.

Apalagi dalam berbagai kesempatan, pihaknya terus mengingatkan supaya DPUPR tertib dalam pelaksanaan proyek yang sempat menyentuh ranah hukum itu.

“Kita dalam beberapa kali rapat, paripurna, sampai penyusunan LKPJ wali kota sudah ingatkan. Supaya administrasi, persoalan yang mengiringi program ini untuk diselesaikan dulu. Supaya semua terkonsentrasi dalam kelengkapan administrasi semacam ini,” ujar Bagas memaparkan kepada Radar, Kamis (12/11).

Baca juga : VIRAL Video Pungli Rp50 Ribu/ Truk di Jembatan Cipatujah Tasik

Ia mengakui kala itu, sempat terjadi pergeseran pejabat di tataran pucuk DPUPR, yang mana Kadis sebelumnya H Ivan Dicksan, saat ini digantikan Sekretaris DPUPR, H Adang Mulayana.

“Kegiatan penyusunan dokumen amdalnya memang di era Pak Ivan (Sekda, Red) sedang kepala dinas. Nah kita kan sudah warning jauh-jauh hari, kalau sudah begini yang kita khawatirkan,” kata politisi PAN itu.

Terpisah, berdasarkan hasil uji administrasi, Kerangka Acuan (KA) Analisis Dampak Lingkungan (amdal) proyek Lingkar Utara (Lingtar) belum lengkap. Ditandai dengan adanya sejumlah item administrasi yang tidak dilampirkan serta terdapat salah satu syarat yang sudah expired.

Sekretariat Komisi Penilai Amdal Kota Tasikmalaya, Jajang Budi menjelaskan dari 11 item syarat administrasi untuk menindaklanjuti dokumen tersebut ke tahapan pembahasan. Diantaranya, sertifikat tenaga ahli beberapa belum dilampirkan. Pengumuman rencana penyusunan amdal di media massa, juga belum dilampirkan serta Penetapan Lokasi (Penlok).

“Termasuk hasil uji publik yang diserahkan kemarin itu sudah expired, karena usianya sudah tiga tahun,” tuturnya kepada Radar, Kamis (12/11).

Pihaknya sudah mengembalikan berkas usulan pembahasan tersebut terhadap pemrakarsa, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tasikmalaya. Supaya segera ditindaklanjuti dan dilengkapi, agar proses pembahasan bisa segera dimulai.

“Untuk uji publiknya berdasarkan hasil verifikasi kami di kesekretariatan, itu harus diuji ulang. Maka perlu ajuan KA baru dengan uji publik kondisi eksisting saat ini,” kata Jajang.

Apabila kelengkapan administrasi sudah dilengkapi, kata dia, pihaknya bisa langsung menindaklanjuti untuk dilaksanakan verifikasi teknis. Ketika sudah terdapat kesepakatan dari Tim Penilai Amdal dan disetujui, pemrakarsa baru dapat menyusun dokumen lainnya seperti amdal RKL-RPL.

“Kemudian setelah itu dibahas komisi penilai amdal, terkait dokumen amdalnya,” tuturnya yang juga Kepala Seksi Amdal Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya.

Sebelumnya diberitakan, laporan yang disampaikan Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT), terkait persoalan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Jalur Lingkar Utara (Lingtar) mulai mendapatkan respons aparat penegak hukum.

Mereka, mendapat panggilan dari lembaga hukum untuk dihadiri dalam waktu dekat ini. “Alhamdulillah, APH sudah merespons apa yang kami sampaikan. Senin (16/11) kita akan memenuhi undangan terkait pelaporan lalu,” ujar Presiden KMRT Arief Rahman Hakim kepada Radar, Rabu (11/11).

Menurutnya, saat ini baru salah satu lembaga saja, dari dua laporan aduan yang telah disampaikan KMRT terhadap dua instansi hukum di Kota Tasikmalaya. Pihaknya tetap menyerahkan dan percaya akan ikhtiar mereka terhadap kedua instansi tersebut. “Laporan lainnya belum ada respons. Kita menunggu saja,” katanya.

Ia meyakinkan hasil kajian KMRT berkaitan persoalan amdal patut ditelusuri, supaya iklim birokrasi dan program pembangunan lebih tertib serta tidak terindikasi pelanggaran dan penyimpangan.
“Kami kawal proses ini secara serius, sebab kita ketahui proyek lingkar utara terdapat sejumlah pertanyaan dalam progres perjalanan pelaksanaannya,” tegas Arief.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi menilai perlu adanya evaluasi serius di tubuh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tasikmalaya. Sebab, seiring perjalanan pemrakarsaan kegiatan pembangunan, tak pernah dibuntuti persoalan.

“Sejak awal kita kan berharap output pembangunan itu bermanfaat dan dirasakan masyarakat secara menyeluruh. Ketika SDM yang mengelolanya belum mumpuni, akan sulit menembus harapan itu. Prosesnya juga kan kerap menyisakan persoalan,” kata Muslim.

Ia berharap Pemkot bisa menarik hikmah dari polemik-polemik pembangunan yang kerap mencuat ke publik. Supaya ekses pembangunan ke depan dapat ditekan dan diminimalkan.

“Kita harap ada kesempatan pergeseran, rotasi mutasi mendatang bisa jadi catatan. Supaya organisasi yang terutama strategis dalam hal pembangunan, dikelola orang-orang kafabel,” harap politisi PDIP tersebut. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.