Pemkab Siapkan Pendampingan Hukum Akan Diberhentikan Sementara Apabila Sudah Ada Penahanan

Tersangka, Tiga PNS Belum Ditahan

72

SINGAPARNA – Tiga pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Tasikmalaya, ditetapkan tersangka kasus korupsi pembangunan Jembatan dan Jalan Ciawi-Singaparna oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Barat. Namun, semua tersangka belum dilakukan penahanan.

Ditetapkannya BA mantan kepala Dinas PUPR pada 2017, MM dan RR yang merupakan PNS yang masih aktif di Dinas PUPR sebagai tersangka ditindaklanjuti serius oleh Pemkab Tasikmalaya. “Mereka akan diberikan bantuan pendampingan hukum oleh Korpri,” ujar Pelaksana harian (Plh) Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Drs H Iin Aminudin MSi kepada Radar, Kamis (25/4).

Kata dia, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi resmi soal ditetapkannya tiga PNS sebagai tersangka kasus korupsi pada proyek pembangunan Jembatan dan Jalan Cising. “Sampai saat ini kami belum menerima putusan atau surat salinan dari Kejati Jabar. Tetapi kita pro aktif, untuk kaitannya penegakan hukum. Kita akan membantu berbagai upaya hukum yang perlu dilakukan untuk ketiga ASN yang tersangkut hukum,” ungkapnya.

Kata Iin, terlibatnya ASN dalam kasus korupsi harus menjadi cerminan bagi pegawai negeri sipil lainnya. Sehingga, ke depannya tidak terjadi lagi adanya PNS terjerat kasus korupsi yang merugikan negara. “Kita harus lebih hati-hati, waspada dan harus mematuhi aturan yang berlaku. Sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang jabatan,” ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tasikmalaya, Ade Sumanang MSi mengatakan ketiga PNS yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jabar masih bekerja aktif di dinasnya masing-masing sampai saat ini. “Setelah ada surat tembusan dari Kejati Jabar, pemerintah daerah akan menyiapkan segala sesuatunya, termasuk untuk proses hukum yang bersangkutan,” paparnya.

Kata Ade, walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, ketiga PNS ini belum dilakukan penahanan. “Kalau sudah ada penahanan, mereka akan diberhentikan sementara,” ungkapnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Dzulfikri SE mengatakan ditetapkannya tiga PNS sebagai tersangka harus menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah secara menyeluruh. “Kami apresiasi terhadap Kejati Jabar mengungkap kasus korupsi Jalan Cising yang sudah lama terjadi. Kedua, saya berharap mudah-mudahan dengan kejadian ini, pemerintah daerah bisa menjadi lebih baik lagi dalam pembangunan,” ungkapnya.

Asep meminta Kejati mampu menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Termasuk harus diberantas sampai ke akarnya pelaku korupsi Jalan Cising. “Proses hukumnya harus sampai benar-benar tuntas, supaya menjadi bahan perbaikan Pemkab Tasikmalaya,” harapnya.

Ketua PMII Kabupaten Tasikmalaya, Lutfi Lutpiansyah mengapresiasi Kejati Jabar dalam menangani kasus di Dinas PUPR yang melibatkan tiga PNS sebagai tersangkanya. “Kami mendukung Kejati untuk memproses hukum para tersangka hingga dijatuhkan vonis,” paparnya.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jawa Barat, Abdul Muis Ali menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya belum melakukan penahanan terhadap kelima tersangka yang tersangkut kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan dan Jembatan Cising Tahun Anggaran 2017. “Belum ada tindakan penahanan. Karena penyidik masih berproses,” singkatnya.(dik)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.