OBH Masih Kumpulkan Bukti Soal Rotasi Mutasi Pejabat Eselon II

Tetap Adukan Uu ke Kemendagri

10

SINGAPARNA – Minggu ini, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Kabupaten Tasikmalaya akan tetap melaporkan kebijakan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum terkait rotasi mutasi terhadap pejabat eselon II, Selasa (14/8) di Pendopo Lama.

OBH yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor, DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), LBH Serikat Petani Pasundan (SPP) dan LKBH Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) menilai pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya H Deden Nurul Hidayat terkait rotasi mutasi yang menganggap tidak melanggar aturan ada salah penafsiran.

“Menurut kajian OBH, KPU salah menafsirkan terkait peraturan tersebut,” ujar Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Rofik kepada Radar, Minggu (19/8).

Menurut Asep, pihaknya melihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 71 Ayat 2 dijelaskan bahwa rotasi mutasi tidak boleh dilakukan enam bulan setelah penetapan pasangan calon sampai masa akhir jabatan.

Tafsir dari ayat 2 yang dimaksud KPU seolah-olah petahana hanya mengikuti pemilihan kepala daerah seperti bupati ke bupati, wali kota ke wali kota dan gubernur ke gubernur.

Sementara hasil kajian OBH, kata dia, yang disebut petahana tersebut seperti diutarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencalonkan diri baik bupati ke bupati, gubernur ke gubernur, wali kota ke wali kota termasuk dari bupati ke gubernur dan seterusnya.

“Bahkan yang sudah berhenti dari jabatannya terus mencalonkan diri itu prinsipnya masih disebut petahana,” tutur dia.

Maka dari itu, OBH akan tetap melanjutkan pengaduan atas rotasi mutasi ini kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU Provinsi Jawa Barat. Termasuk tembusan kepada Bawaslu RI dan Presiden Joko Widodo.

“Pengaduan atau pelaporan akan kami lakukan besok (hari ini, Red) atau paling tidak minggu ini,” jelasnya.

Saat ini, kata dia, pihaknya terus melakukan pendalaman dan mengkaji ulang terkait permasalahan ini. Termasuk menyiapkan alat bukti yang akan dilampirkan pada pengaduan ini.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah harus berani mempublikasikan izin atau rekomendasi yang dikeluarkan Kemendagri atau lembaga lainnya terkait rotasi mutasi ini. Sehingga bisa diketahui oleh berbagai unsur bahwa kebijakan tersebut sudah sesuai aturan.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Arif Rachman SE MM menilai sah-sah saja pengaduan atau laporan yang akan dilakukan oleh OBH terkait rotasi mutasi pejabat eselon II oleh bupati. “Ya pengaduan atau laporan terkait kebijakan pemerintah daerah bisa saja, karena merupakan hak masyarakat,” terangnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Drs H Mohamad Zen MPd saat dikonfirmasi mengenai OBH yang akan mengadukan soal kejelasan yuridis proses rotasi mutasi pejabat eselon II melalui sambungan telepon tidak ada jawaban. (ujg)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.