Ketua DPRD: Anggarannya Masih Terbilang Normatif

Tiap Tahun Uang Kunker Naik

93
0

TASIK – Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya untuk kegiatan program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah serta Perjalanan Dinas DPRD Kota Tasikmalaya diketahui setiap tahun mengalami kenaikan.

Berdasarkan data yang dihimpun Radar, kegiatan peningkatan kapasitas itu pada Tahun 2016 sebesar Rp 13.861.682.320, meningkat di Tahun 2017 sebesar Rp 19.689.410.815. Sementara terjadi penurunan di Tahun 2018 sebesar Rp 14.629.238.054, kemudian kembali naik di Tahun 2019 menjadi Rp 18.227.766.000. Sama halnya dengan perjalanan dinas luar daerah di Tahun 2016 kegiatan itu menyedot anggaran sebesar Rp 9.017.833.000, kemudian di Tahun 2017 meningkat menjadi Rp 12.694.432.745. Sama dengan program peningkatan kapasitas lembaga di Tahun 2018 sempat mengalami penurunan menjadi Rp 10.218.569.774 dan kembali naik di Tahun 2019 sebesar Rp 11.669.456.000.

Anggota Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Nandang Suherman menyayangkan anggaran yang dikucurkan tersebut tidak pernah terukur kemanfaatannya terhadap kinerja pemerintahan. Apalagi, berimplikasi terhadap pelayanan bagi masyarakat. “Apa hasil perjalanan itu, misalnya para anggota DPRD lebih mantap dalam memutuskan politik anggaran, atau misalnya terjadi perbedaan mendasar dari tahun ke tahun?,” ucapnya kepada Radar, Kamis (8/8).

Menurutnya, sejauh ini tidak terlihat perubahan signifikan terhadap kinerja wakil rakyat. Bercermin dari tingginya angka temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) yang di tahun ini tembus di kisaran Rp 4 miliar. “Artinya itu cerminan lemahnya kontrol dari DPRD. Fungsi pengawasan di sana tidak berjalan dengan optimal,” tuturnya.

“Bagaimana mau mengawasi dengan optimal, ketika dia sendiri banyak melaksanakan perjalanan ke luar daerah, sementara yang diawasi di dalam daerah,” katanya melanjutkan.

Dia menegaskan seharusnya DPRD menjalankan seluruh tugas dan fungsi yang melekat. Sesuai mandat konstitusi, mengawasi Pemkot Tasikmalaya dalam membelanjakan APBD sesuai kehendak publik. “Kemudian memastikan program yang dijalankan eksekutif sesuai apa yang direncanakan. Rasanya melihat porsi perjalanan dinas seperti itu, jangankan mengawasi program sampai benar-benar dirasakan manfaatnya terlalu jauh, sesuai saja kan masih sering terjadi temuan,” ucapnya membeberkan.

Sementara, kata Nandang, peningkatan kapasitas terus menerus dilaksanakan diantaranya merupakan perjalanan dinas luar daerah. “Padahal di kegiatan peningkatan kapasitas tersebut selalu didominasi kegiatan perjalanan luar daerah. Kenapa harus ke luar daerah juga kalau setiap membuat perda,” keluhnya.

Idealnya, kata dia, DPRD banyak berkunjung ke warga sendiri. Supaya regulasi yang dirancang lebih mewarnai denyut nadi masyarakat, mengingat nantinya suatu peraturan disusun untuk diterapkan di daerah. “Dia dipilih dan dimandatkan warga kita, minta legitimasi serta dukungan juga di kita. Kenapa banyak berkunjungnya ke luar kota?,” tanya Nandang.

“Kalau pun mau kunjungan kerja, selektif saja. Mana yang urgen harus dapat pandangan dari daerah luar, mana yang bisa dilaksanakan cukup dalam kota,” katanya menambahkan.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin SH MH mengatakan kaitan anggaran dinas luar kota terbilang normatif. Hitungan DPRD tidak ada yang signifikan dari tahun ke tahun. “Saya kira normatif saja, hitungan kita tidak ada yang dihitung besar. Kalau dipukul rata ya memang besar,” katanya.

Apabila dikalkulasi keseluruhan, kata Agus, memang terlihat besar. Tetapi, pada kenyataannya item dari alokasi yang dianggarkan untuk kegiatan di DPRD beragam item dan tidak sebatas untuk hal tersebut. “Kalau analisis itu, hitungannya kan dibagi per background per orang, padahal tidak gitu. Itemnya banyak, tidak cuma hanya untuk itu saja (peningkatan kapasitas, Red),” kata Agus.

Namun, kata dia, Pemerintah Pusat sudah berwacana menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang perjalanan luar kota. Rencananya, apabila terbit anggota DPRD bakal dibatasi kegiatan ke luar kota maksimal lima kali dalam setahun. “Kalau itu terbit, kegiatan luar kota maksimal 5 kali saja dalam satu tahun. Rencananya, pusat akan menerbitkan Perpres itu,” ucap Politisi PPP itu. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.