Tidak Ada Titik Temu, Wali Kota Banjar Sarankan Lulusan PGMI Datangi Menpan-RB

125
0
AUDIENSI. Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih menerima audiensi dari lulusan PGMI dan sejumlah aktivis mahasiswa di Pendopo Kota Banjar Rabu (15/1). Cecep herdi / radar tasikmalaya
AUDIENSI. Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih menerima audiensi dari lulusan PGMI dan sejumlah aktivis mahasiswa di Pendopo Kota Banjar Rabu (15/1). Cecep herdi / radar tasikmalaya

BANJAR – Audiensi antara lulusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dengan Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih berlangsung tegang.

Lulusan PGMI yang didukung HMI, Aliansi Mahasiswa Rancah dan IMPI Wilayah II Jawa Barat Banten dan DKI Jakarta menuntut wali kota mengeluarkan kebijakan untuk meloloskan dalam proses rekrutmen CPNS. Sementara, wali kota bersikeras tak mau melanggar aturan yang dikeluarkan Menpan-RB soal SK CPNS.

“Ibu (wali kota menyebut dirinya, Red) tidak mau ada masalah di kemudian hari jika ibu meloloskan. Karena yang ibu pegang adalah SK Menpan. Meskipun ada yang menodong ke ibu, ibu tetap dengan aturan Menpan. Kemudian katanya Menpan telah memperbolehkan lulusan PGMI melalui lisan, gagabah, ibu mah tetap nggak mau. SK dari Menpan RB belum ada perubahan. Jangan mengikuti yang salah,” kata Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih didampingi Sekda Ade Setiana, Asda II Tomi Subagja dan Plt kepala BKPPD Kota Banjar Rabu (15/1).

Karena musyawarah tak kunjung menemui titik temu, wali kota kemudian memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah mendampingi lulusan PGMI menanyakan langsung ke Menpan-RB.

“Udah begini saja, keputusan ibu, silakan adek-adek dari PGMI dan mahasiswa langsung mendatangi Menpan, nanti diantar oleh kepegawaian (BKPPD),” kata dia.

Baca juga : Lulusan PGMI Kecewa, Minta Audiensi Dihadiri Wali Kota

Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Kota Banjar Budi Nugraha menduga Pemkot Banjar telah melanggar Undang-Undang Pendidikan tentang Kesetaraan PGMI dan PGSD.

“PGMI harus diprioritaskan sesuai visi misi wali kota yang agamis. Karena PGMI memiliki nilai plus dalam pembangunan karakter agama,” kata dia.

Ketua Aliansi Mahasiswa Rancah Badru mengatakan ada risiko lain yang ditimbulkan akibat Pemkot Banjar tidak meloloskan lulusan PGMI dalam proses seleksi CPNS.

“Dampak dirugikannya antara lain sekolah MI di Banjar status kedepannya bagaimana, kemudian jika ada perkuliahan di Banjar prodi PGMI bagaimana pesertanya, masa depannya bagaimana. PGMI itu ada agamanya, akidah dan fikihnya ada, apakah kita tidak butuh itu?” tegas dia. (cep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.