Soal Rehab Rumah bagi Penghuni Kandang Sapi

Tidak Bisa Terlalu Andalkan Pemkot

38
0
MENJEMUR. Yeni, warga Dusun Sukahurip Desa Langensari Kecamatan Langensari menjemur pakaian di tempat tinggalnya Senin (24/6). Tempat yang ditinggalinya kini dulunya kandang sapi.

BANJAR – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjar Ramdhani Rasikun mengkritisi sikap pemerintah kota (pemkot). Pasalnya, hingga kini bantuan rehab rumah bagi keluarga yang tinggal di bekas kandang sapi tak kunjung terealisasi.

“Sebenarnya sih kalau membicarakan persoalan seperti ini, kita nggak bisa mengeluh atau mengadu kepada pemerintah. Sebab tahu sendiri kan, pemerintah kita seperti “robot”.

Mereka terbatasi oleh ruang gerak konstitusi, aturan-aturan yang sifatnya njelimet (rumit),” ujarnya Jumat (5/7). Jadi, kata dia, tak bisa terlalu mengandalkan pemkot.

Menurut dia, soal rehab rumah bisa diselesaikan kelompok-kelompok atau orang yang memiliki energi gotong-royong. Mereka yang bergerak atas dasar nurani dan solidaritas kemanusiaan.

“Tidak seperti pemerintah yang dalam pelaksanaan kerjanya terikat oleh aturan-aturan,” kata Ramdhani.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Baznas Kota Banjar Abdul Kohar belum bisa memastikan kapan bantuan rehab bagi keluarga yang tinggal di bekas kandang sapi disalurkan. Untuk merealisasikan bantuan bedah rumah sebesar Rp 15 juta, harus ada izin menempati bangunan dari pemilik.

“Belum, kita belum mendapat laporan dari pemerintah desa, laporan tertulis izin menempati bangunan. Bantuan juga belum bisa diberikan,” kata Kohar Rabu (3/7).

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi menilai seharusnya permasalahan warga yang tidak memiliki lahan dan hidup dengan ekonomi sulit bisa ditangani pemerintah desa terlebih dahulu.

“Misal dengan menyediakan aset milik desa, kemudian dipinjamkan untuk tempat tinggal. Tentu dengan batasan waktu, misal 10 atau 15 tahun, juga memberdayakan dari sisi ekonominya,” kata Dadang.

Menanggapi itu, Pjs Desa Langensari Kecamatan Langensari Angga Tripermana mengatakan sulit bagi pemerintah desa untuk menyiapkan lahan bagi warga yang tak memiliki rumah. Terlebih ketersediaan lahan yang terbatas.

“Ya masalahnya mau aset yang mana, kalau ada kan harus dilihat juga aturannya, karena tidak bisa begitu saja tanpa aturan yang jelas,” kata dia kemarin. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.