Tiga Pembangunan Kota Banjar Jadi Sorotan FRDB

289
0
HEARING. Forum Reformasi Dinasti Banjar saat hearing dengan anggota Komisi III DPRD dan Dinas PUPRPKP Kota Banjar di gedung DPRD Kota Banjar Jumat (28/6). Massa mempertanyakan tiga pembangunan di Kota Banjar.

BANJAR – Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB) melakukan hearing dengan eksekutif dan legislatif di gedung DPRD Kota Banjar Jumat (28/6). Mereka mempertanyakan tiga pembangunan di Kota Banjar.

Sekjen FRDB Ir Yani S Permana mengatakan pertemuan dengan Komisi III DPRD dan Dinas PUPRPKP Kota Banjar dilakukan karena pihaknya menduga ada perencanaan yang tidak beres dalam pembangunan tiga proyek pemerintah.

“Ada tiga pembangunan yang kita pertanyakan dalam hearing tadi (kemarin, Red), yakni Situ Leutik, Banjar Convention Hall (BCH) serta Pembangunan Jembatan Dobo,” ujarnya.

Pihaknya menemukan perbedaan dari perencanaan awal hingga perjalanan pembangunannya. “Kami butuh kejelasan untuk tiga pembangunan ini. Dari sisi anggaran, pembangunan ini menelan uang rakyat yang besar, namun dalam urgensi pemanfaatannya banyak hal yang tidak sinkron,” kata mantan Komisioner KPU Kota Banjar ini Jumat (28/6).

Lebih spesifik dia mencontohkan proyek Situ Leutik. Dari perencanaan awal, kawasan tersebut dibangun untuk pengairan ke sawah Desa Cibeureum dan Jajawar. Namun kini pemanfaatannya dibangun untuk objek wisata.

“Selesai pembangunannya juga objek wisata itu tidak menarik minat wisata masyarakat Banjar. Padahal Situ Leutik yang dibangun sejak tahun 2007 itu sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp 24 miliar,” terangnya.

Pembangunan lainnya yakni Gedung BCH. Menurut dia, bangunan yang dulunya dinamakan gedung pertemuan itu belum memberikan efek positif bagi masyarakat.

“Kami mencatat BCH sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 22 miliar. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan Jembatan Dobo. Itu dari perencanaannya tidak jelas ujug-ujug dibangun di wilayah Dobo, padahal dari pihak BBWS sendiri belum memberikan rekomendasinya secara tertulis untuk izin lokasi,” terang dia.

Presidium FRDB Soedrajat Argadireja menambahkan perencanaan tiga proyek pembangunan itu berubah-ubah. Baik dari teknis perencanaan maupun dari besaran anggaran. Contoh, katanya, pembangunan BCH.

Anggaran awal untuk membangun gedung itu diajukan ke DPRD sebesar Rp 10 miliar. Namun tiba-tiba di APBD menjadi Rp 15 miliar. “DPRD saat itu tidak diajak badami,” kata mantan anggota DPRD Kota Banjar ini.

Kepala Dinas PUPRPKP Kota Banjar Edi Djatmiko menanggapi soal pembahasan tiga proyek puluhan miliar itu. Kata dia, kawasan Situ Leutik memang awalnya dibangun untuk pengairan sawah di dua desa. Seiring berjalannya waktu, ada potensi yang muncul untuk pengembangan wisata.

“Luasnya kurang lebih 100 hektare. Kemudian berkembang karena banyak usulan jika airnya digunakan untuk wisata dan ikan jaring. Perencanaan untuk wisata sudah ada,” kata dia.

Soal jembatan, dia mengklaim sudah mengusulkan proposal yang ditembuskan ke pihak BBWS Citanduy. Dari BBWS Citanduy pun sudah merekomendasikan untuk dibangun di wilayah Dobo.

“Itu total anggarannya Rp 17 miliar lebih karena pada tahun 2017 pihak ketiga tidak tepat waktu dan jembatan hanya selesai 80 persen pengerjannya. Kami juga membayar pihak ketiga sebesar 75 persen dari nilai anggaran, jadi sisanya itu merupakan anggaran susulan besarnya sekitar Rp 4 miliar lebih,” katanya.

Terakhir soal soal BCH. Dia mengakui ada pembengkakan anggaran. “BCH saat rapat komisi III diusulkan Rp 10 miliar dari APBD Kota Banjar. Kemudian ada tambahan lagi dari provinsi Rp 5 miliar. Namun berkembang anggarannya karena melihat kondisi. Seperti buat pagar dan jalan Rp 3,5 miliar, buat pagar belakang dan musala Rp 1,5 miliar,” kata dia.

Harus Lebih Baik

Anggota Komisi III DPRD Kota Banjar Mujamil berharap dengan sumbangsih pikiran dari FRDB bisa menjadikan Kota Banjar lebih baik. Terutama dalam pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur.

“Soal kebijakan pertama saya melihat permasalahan di Banjar ini ada beberapa hal, dari sisi kebijakan yang kadang dari awal tidak sinkron dengan perjalanannya, itu saya akui. Mudah-mudahan ini menjadi modal kita untuk Banjar lebih baik lagi,” katanya.

Mantan anggota DPRD Kota Banjar Ujang Solihin juga berharap anggaran yang dimiliki Kota Banjar tidak mubazir.

“Uang rakyat yang digelontorkan untuk pembangunan harus bisa dirasakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Artinya harus ada skala prioritas yang lebih jelas untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.