Tim AMAN tak Terima Putusan Bawaslu Pangandaran

69
0
RUANG PEMERIKSAAN. Suasana di depan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Bawaslu memeriksa 19 saksi secara maraton dalam kasus dugaan pelanggaran Pilkada 2020. Deni Nurdiansah / Radar Tasikmalaya
RUANG PEMERIKSAAN. Suasana di depan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Bawaslu memeriksa 19 saksi secara maraton dalam kasus dugaan pelanggaran Pilkada 2020. Deni Nurdiansah / Radar Tasikmalaya
Loading...

PANGANDARAN – Tim pemenangan Adang-Supratman (AMAN) tidak bisa menerima keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa laporan mereka atas dugaan pelanggaran di Pilkada Kabupaten Pangandaran tidak bisa dilanjutkan.

Sekretaris Pemenangan AMAN Jalaludin mengatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran memberikan surat kepada tim pemenangan AMAN mengenai unsur laporan tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dinaikkan ke proses penyidikan dalam dugaan penyalahgunaan bansos Covid-19 dan penyalahgunaan wewenang tersebut.

“Terhitung mulai pukul 12.00, pihak kami menerima keputusan Gakkumdu mengenai isi laporan, yang diberikan ke Bawaslu Pangandaran,” ungkapnya kepada sejumlah Wartawan, Kamis (21/1)

Jalal mengatakan bahwa laporan mereka tidak bisa diteruskan ke proses tahapan seterusnya. Sehubungan dengan bukti-bukti perbuatan hukum yang diajukan atau dilaporkan, menurut Bawaslu tidak memenuhi syarat.

“Dalam kasus ini kami mengajukan 33 alat bukti dan kami sudah menjelaskan lebih lanjut kepada penyidik di Bawaslu,” terangnya.

loading...

Kata dia ke-33 alat bukti yang mereka ajukan, pada saat membuat berita acara, tidak ada yang melakukan pendalaman alat bukti. “Kalau hari ini kami menerima hasil pleno Gakkumdu dan menyatakan alat bukti sejumlah 33 buah itu tidak memenuhi unsur, ini kami pertanyakan,” jelasnya.

Kata dia, tidak ada kejelasan mengenai alat bukti yang tidak memenuhi unsur tersebut. “Apakah semuanya yang kami ajukan tidak memenuhi unsur?” tanya dia.

Dalam salinan keputusan yang mereka terima tidak ada penjelasan mengenai keputusan apapun, terkecuali hanya tidak memenuhi unsur. “Sedangkan pada gelar perkara, tidak ada pernyataan yang ini memenuhi unsur dan yang itu tidak memenuhi unsur,” tegasnya.

Oleh karena itu, mereka tidak menerima atas keputusan akhir Bawaslu Pangandaran yang menghentikan proses perkara atas laporan dugaan penyalahgunaan Bansos Covid-19 tersebut, dengan alasan tidak memenuhi unsur. “Atas hasil ini, kami akan melakukan sesuai aturan hukum yang ada, karena menurut kami, hasil keputusan ganjil dan tidak bisa diterima,” pungkasnya.

Baca juga : KPU Pangandaran Siap Hadapi Gugatan Tim AMAN

19 SAKSI DIPERIKSA
Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Pangandaran menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, berupa penyalahgunaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 dan penyalahgunaan wewenang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan dalam rilisnya mengatakan bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan dugaan pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran dilaporkan oleh seseorang berinisial J bersama dengan Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 2 (dua) AMAN.

“Kami telah menerima laporan dugaan pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran untuk itu kami harus segera menindaklanjutinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” Kata Iwan kepada wartawan, Kamis (21/1).

Tahap selanjutnya Bawaslu melakukan penelitian dan pemeriksaan berkas lebih lanjut sebelum diregister. “Hari ini sudah diregister dan dibahas pada rapat dengan Sentra Gakkumdu,” katanya.

Selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Bawaslu Pangandaran mempunyai waktu 3 hari untuk melakukan penanganan, ditambah 2 hari apabila ada permintaan keterangan tambahan.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Pangandaran Nur Saeful menyebutkan bahwa sesuai aturan hukum yang berlaku Bawaslu akan memanggil para pihak untuk diklarifikasi.

“Sesuai Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 pasal 26, bahwa dalam proses pengkajian temuan dan laporan dugaan pelanggaran, Bawaslu dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, serta saksi atau ahli untuk didengar keterangannya.” katanya.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Pangandaran Gaga Abdillah Sihab mengatakan, sesuai dengan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Tim sentra Gakkumdu bahwa Laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 21/REG/LP/PB/Kab/13.27/I/2021 Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah menerima dan memproses sesuai dengan regulasi dan perudang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam laporan tersebut terlapor diduga melanggar Pasal 71 ayat (2) dan (3) JO Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang, bahwa laporan tersebut tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup.

“Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah mengklarikasi dan mengumpulkan bukti-bukti dari pelapor dan terlapor serta saksi-saksi juga para pihak terkait untuk menemukan fakta-fakta dan bukti-bukti dugaan pelanggaran tersebut kemudian dibahas di Sentra Gakkumdu, bahwa terhadap laporan nomor: 21/REG/LP/PB/Kab/13.27/I/2021 perbuatan terlapor tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sehingga laporan tersebut dihentikan proses penanganannya,” ucap dia.

Gaga menambahkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah melayangkan 69 undangan klarifikasi, ada 19 saksi dan melibatkan pihak terkait yang dapat memenuhi undangan untuk dimintai keterangan.

“Dalam melakukan kajian, disamping bersama Tim sentra Gakkumdu, Bawaslu Kabupaten Pangandaran juga melibatkan keterangan ahli dari akademisi yakni Ahli Hukum Pidana pemilihan dan Hukum Tata Negara terkait penjelasan pasal-pasal yang disangkakan oleh pelapor, sehingga keputusan yang diambil betul-betul komprehensif hasilnya sesuai dengan regulasi,” tegasnya. (den/rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.