Tim Azies-Haris Minta Bawaslu Kabupaten Tasik Responsif

120
0
Ustaz Iri
Loading...

TASIK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya diminta merespons adanya sebaran screenshoot salah seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang mengunggah poster salah satu pasangan calon di akun facebook pribadinya.

Juru Bicara H Azies Rismaya Mahpud, Ustaz Iri Syamsuri menuturkan ketika ada indikasi pelanggaran harusnya Bawaslu responsif. Apalagi diindikasi pelanggaran tersebut melibatkan jajaran ASN dan menguntungkan bagi salah satu kandidat di Pilkada 2020.

“Apalagi, yang mengunggah poster paslon ini merupakan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sangat jelas dari sisi kepegawaian ia melanggar netralitas, kemudian bisa terindikasi macam-macam. Mohon itu ditelusuri,” tutur Ustaz Iri kepada Radar saat ditemui di Jalan, BKR Rabu (2/12).

Sehingga, kata dia, bisa diluruskan dan diklarifikasi. Sebab, ketika akun media sosialnya tersebut diretas atau screenshoot itu merupakan editan. Tentu pejabat tersebut sangat dirugikan. Namun, apabila postingan tersebut dilakukannya sendiri tentu ada konsekuensi yang harus dihadapi atas sikap politisnya tersebut.

“Kan kasihan kalau memang itu editan, atau akunnya di-hack. Tapi kalau memang benar, ini menandakan pelanggaran. Meski hanya upload poster tanpa ada caption ajakan atau apa pun. Simbol jari saja kan sensitif bagi seorang ASN apalagi terang-terangan,” kata dia.

Loading...

Adanya sebaran screenshoot tersebut, lanjut Ustaz Iri, menambah citra kurang netralnya ASN di tengah proses demokrasi Pilkada Tasikmalaya. Ia menyayangkan di Tasikmalaya para pamong masih banyak yang terkesan ingin ‘kapake’ oleh jungjunannya. Notabene, pejabat seperti itu tidak bisa bekerja dengan profesional hanya mengandalkan loyalitas dari sisi subjektif saja. “Ya yang seperti itu rata-rata Asal Bapak Senang. Kerjanya kadang ya, gitu-gitu saja,” selorohnya.

Di sisi lain, ia menceritakan banyaknya tudingan dan hembusan isu miring terhadap pasangan calon Azies-Haris. Mulai dari persoalan keyakinan sampai dengan skandal urusan perusahaan. Menurutnya hal tersebut sangat politis dan kental ‘pesanan’. Sebab, hal itu hanya dimunculkan ketika pertarungan politik antar kandidat mulai mengerucut dan mendekati masa pencoblosan.

“Kalau mau nagih, atau hal lain. Harusnya saat putusan pengadilan ditetapkan ya ditempuh. Kemudian kalau tidak dilaksanakan rekomendasi dari pengadilan, kenapa tidak menuntut saja ke pihak berwenang, bukan diumumkan ke masyarakat,” katanya.

“Itu jelas menunjukkan pesanan, kemudian membangun opini negatif,” sambung Ustaz Iri.

Pihaknya menyayangkan masih ada sejumlah pihak yang cenderung mempertontonkan kampanye yang saling menjatuhkan. Bukan mengedepankan edukasi politik yang baik bagi publik.

“Maka, disitu dituntut penyelenggara atau wasit yang fair. Wasit harus jeli dan tegas, tidak seolah menganak emaskan dan menganaktirikan paslon tertentu,” saran dia.

Ustaz Iri mengilustrasikan pertandingan apapun akan tampak seru dan kompetitif ketika wasit berlaku adil. Di saat ada keberpihakan, pertandingan bukannya seru untuk disimak, melainkan memancing hal yang tidak diinginkan. Ia mengajak semua pihak berlaku fair dan mempertontonkan politik elegan. Bukan cenderung pembodohan dan penggiringan kebohongan terhadap masyarakat.

“Sementara pemerintah sendiri kan ingin kondusifitas selama dan sesudah pelaksanaan Pilkada. Di sisi lain penyelenggara kalau tidak berbuat fair, akan kontraproduktif. Apalagi ketika terkesan ada keberpihakan ke salah satu paslon,” paparnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.