KH Acep: Saya Rugi Ratusan Juta

Tim Gabungan Tertibkan Alat Peraga Kampanye yang Melanggar Aturan

27

SINGAPARNA – Calon Legislatif DPR RI KH Acep Adang Ruhiat MSi mengaku keberatan dengan ditertibkannya billboard oleh Tim gabungan Bawaslu, KPU dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (6/12).

“Saya jelas keberatan sekali dan ingin mengetahui dikenakan pasal atau aturan apa sehingga baliho saya diturunkan,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada Radar melalui sambungan telepon kemarin.

Acep mengaku berkonsulitasi dengan mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya Bambang Lesmana dan mantan Ketua KPU Deden Nurul Hidayat sebelum pemasangan. Apalagi pemasangan baliho itu secara resmi membayar pajak kepada pemerintah daerah melalui pihak ketiga.

“Saya merasa dirugikan ketika baliho yang hampir terpasang di 39 kecamatan diturunkan. Saya merasa rugi ratusan juta itu. Semuanya diturunkan, ada yang di Cipatujah, Cibalong, Bantarkalong, Sukaraja, Manonjaya, Ciawi dan Singaparna serta daerah lainnya,” paparnya.

Selain itu, kata Acep, pihaknya merasa tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya bahwa pemasangan baliho tersebut dinyatakan melanggar. “(Sepengetahuannya, Red) Yang penting tidak boleh mengganggu fasilitas umum dan lalu lintas. Jadi jangan asal menurunkan, harus ada konfirmasi dulu kalau pun ada kekurangan menyangkut apa, prosedur kita koordinasi dengan pihak ketiga, karena setiap bulan membayar pajak,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda menjelaskan penertiban alat peraga yang dibuat oleh calon atau partai politik ini dilakukan setelah sebelumnya memberikan surat pemberitahuan dan himbauan kepada peserta pemilu untuk menertibkannya sendiri.

“Penertiban yang dilakukan meliputi alat peraga yang berbayar dan tidak. Kecuali sudah ada penetapan dari KPU soal berapa banyak pemasangannya dan titik pemasangannya. Sedangkan yang ditemukan di lapangan pemasangannya lebih dari yang ditetapkan KPU dan pemasangan di fasilitas umum,” ungkapnya kepada wartawan disela penertiban kemarin.

Kata Dodi, penertiban meliputi spanduk, baliho termasuk yang dipasang pada angkutan umum. Itu pun tidak terkecuali semua peserta pemilu yang melanggar dalam pemasangan alat peraga akan ditindak.

Lanjut dia, penertiban ini tidak semena-mena dilakukan, karena sudah sesuai dengan aturan. Bahkan proses imbauannya sudah dilakukan melalui surat pemberitahuan dan konfirmasi kepada partai politik.

“Nah terkait billboard calon, kami mendapatkan instruksi dari Bawaslu RI melalui surat edarannya tentang pengawasan metode kampanye Pemilu 2019, terkait dengan penertiban alat-alat peraga yang melanggar,” jelasnya.

Lanjut dia, alat peraga billboard yang berbayar retribusi atau yang tidak harus ditertibkan. Karena nanti ada yang difasilitasi KPU untuk caleg, per kabupaten itu dua billboard. Sedangkan yang saat ini ditertibkan bukan yang difasilitasi KPU. “Sama di kota dan kabupaten lain juga billboard akan ditertibkan jika tidak sesuai aturan KPU dalam jumlahnya yang tercantum pada PKPU Nomor 23, 28 dan 33,” tegas Dodi.

Tempat yang sama, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Tasikmalaya Fahrudin SAg menjelaskan ketetapan tentang alat peraga kampanye itu ada yang difasilitasi KPU dan dibuat peserta pemilu.

Untuk pemasangannya, lanjut dia, menurut PKPU untuk baliho paling banyak 10 per kabupaten dan spanduk 14 yang dibuat calon dan partai. “Aturan pemasangan baliho oleh peserta pemilu ada tujuh buah dan spanduk 14 buah difasilitasi KPU. Ada pun untuk titik pemasangan sudah ditetapkan, intinya tidak di fasilitas umum, pendidikan, kesehatan dan pemerintahan,” terangnya.

Lanjut dia, setelah ada penetapan dari KPU. Partai politik dan calon bisa melakukan penambahan alat peraga. Penambahan tersebut juga sudah diatur, jumlahnya lima baliho per desa.(dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.