Tim Hukum BPN Baru Sodorkan 51 Bukti

56
0
Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjayanto, Denny Indrayana didampingi Ketua Direktorat Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo resmi mengajukan sengketa Pemilu 2019 ke MK di Jakarta Jumat (24/5). Iwan Tri Wahyudi / FIN GUGAT PEMILU.

JAKARTA – Babak baru Pemilu 2019 dimulai. BPN Akhirnya melaporkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan sejumlah pengacara handal, BPN mencari harapan jika hasil pesta demokrasi bisa berbalik. Suasana Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5) malam, cukup ramai. Sejumlah pihak menunggu kedatangan tim Badan Pememangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi.

Di luar gedung, petugas keamanan dan polisi terlihat berjaga di sekitar Gedung MK. Ada juga tenda dengan balutan kain merah putih untuk menyambut. Di dalamnya, kursi dengan balutan kain putih berjejer rapi. Ada juga meja coklat yang digunakan untuk menerima perwakilan BPN.

Yang unik, ada juga penunjuk waktu digital yang disiapkan MK. Waktu yang terus berjalan mundur sebagai penanda batas waktu akhir penyerahan laporan gugatan ke MK. Waktu yang direncanakan tim BPN sekira pukul 20.30 WIB molor. Hingga sekira pukul 22.30 WIB, belum juga datang.

Barisan BPN akhirnya datang sekira pukul 22.54 WIB. Ketua Tim Hukum BPN 02 Bambang Widjojanto datang dengan mengenakan kemeja putih dan Penanggung jawab tim hukum 02 Hashim Djojohadikusumo mengenakan jas abu-abu.

Sesampainya di Gedung MK Bambang langsung memimpin pendaftaran tersebut. Bambang mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan laporan sengketa hasil pemilihan umum. Dan menyerahkan secara resmi permohonan sengketa tersebut dengan dilengkapi sejumlah alat bukti yang akan diperlukan.

Panitera penerima dari Mahkamah Konstitusi mengucapkan terima kasih atas kehadiran tim perwakilan BPN. Ia mengatakan, proses tersebut merupakan proses awal, yakni tahapan pengajuan permohonan. Dalam pengajuan, panitera mengatakan harus dilengkapi dengan dokumen yakni harus dirangkap sebanyak 12 rangkap.

Selain itu, panitera menambahkan, permohonan juga harus disertai daftar alat bukti. “Yang disampaikan ke MK dalam rangka memenuhi persyarakatan formal. Dilengkapi sejumlah 12 rangkap. Alat bukti harus ada. Tadi sudah ada sekira 51, dan nantinya aka nada disusul kemudian. Kami akan melakukan verifikasi dokumen tersebut,” terangnya.

Panitera MK melanjutkan, seluruh dokumen diregistrasi pada 11 Juni. Setelah tanggal tersebut, akan dihitung 14 hari masa kerja. Barulah MK menangani sidang perkara tersebut. MK akan menyidangkan pertama pada 14 Juni.

“Ini disebut pemeriksaan pendahluan. Pada 17 sampai 21 Juni tahap pemeriksaan persidangan yang memeriksa subsatansi atau pokok perkara. Diperiksa pemohon termohon dan pihak lain yang terkait,” jelasnya. Mahkamah Konstitusi mengagendakan sidang putusan akan dibacakan pada 28 Juni mendatang.

Usai penyerahan permohonan kepada MK, Bambang menggelar konferesi pers. Ia menerangkan jika Bawaslu pernah menerima pengaduan kaitan dugaan pemilu curang yang terstruktur, sistematis dan massif.

Bawaslu menolak. Bawaslu menolak karena alasan prosedural. “Itu sebabnya kemudian kami ingin menjelaskan kembali. Belum diperiksanya materi yang diajukan, menyebabkan kerugian kami untuk menjelaskan,” beber Bambang.

Bambang menduga, Bawaslu tidak mampu mengungkap kebenaran yang BPN ajukan terkait dugaan TSM. Selain menjelaskan perihal laporan, Bambang juga mengaluhkan sejumlah akses jalan menuju MK yang ditutup. Bambang sempat menduga adanya kejanggalan. “Kami akhirnya memutuskan untuk turun dari kendaraan. Dan jalan ke MK. Sempat terbersit fikiran, jangan sampai akses to justice ini tapi ini bisa mengangu proses di konstitusi,” tandasnya.

Terpisah, Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan pesta kontestasi Pemilu 2019 sudah selesai. Rakyat sudah memberikan hak suaranya. Kini tinggal peserta pemilu yang bisa berjuang jika tidak puas dengan hasil yang diperoleh.

Emrus mengatakan langkah Prabowo dalam mengajukan sengketa ke MK dinilai tepat. Hal ini dinilai sejalan dengan pernyataan yang pernah dibuat Prabowo untuk tidak menerima hasil penghitungan hasil pemilu yang dilakukan KPU. “Saya rasa justru langkah ke MK lebih tepat. Karena selaras dengan yang sebelumnya disampaikan,” kata Emrus kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Jumat (24/5).

Menurut akademisi Universitas Pelita Harapan ini, ada tiga hal yang perlu digarisbawahi. Jika pengajuan gugatan ke MK adalah hak peserta pemilu untuk menempuh jalur konstitusi. Langkah tersebut juga bisa dijadikan pendidikan politik bagi masyarakat. Jika ada masalah, bisa ditempuh melalui jalur hukum.

“Selain itu, langkah ini juga merupakan pendidikan hukum. Jika nanti terbukti ada (penyelenggaraan pemilu, Red) yang tidak sesuai dengan Undang-undang, itu tidak bisa dibiarkan. Saya tegaskan, peserta pemilu jangan hanya berpikir untuk kepentingan sendiri. Tetapi bagi kepentingan masyarakat, khususnya pendidikan hukum,” papar Emrus. (khf/ful/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.