Tim Pembubaran Kaji Opsi-Opsi

22
AUDIENSI. Jajaran direksi dan karyawan PD Pasar Resik mempertanyakan kejelasan pengesahan Raperda Pembubaran PD Pasar Resik di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (11/2).Firgiawan / Radar Tasikmalaya

TIM Pembubaran PD Pasar Resik mengakui bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya tidak diperkenankan menanggung pesangon karyawan Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hal tersebut bertabrakan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dalam regulasi itu segala kewajiban berkenaan perusahaan daerah tidak boleh ditangani pihak lain, melainkan perusahaan itu sendiri.

“Kami masih menunggu hasil konsultasi. Pada prinsipnya tidak bisa dari APBD. Semua pihak yang kami hubungi menjawab demikian,” tutur Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Tasikmalaya H Kuswa Wardana kepada Radar, Senin (11/2).

Menurutnya, dari hasil diskusi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya muncul beberapa opsi. Opsi tersebut di antaranya PD Pasar Resik dapat dibubarkan dengan tenggang waktu, supaya bisa membenahi perusahaan itu sendiri sehingga mendapat keuntungan atas usahanya. Kemudian, pembayaran pesangon bisa dipenuhi setelah perusahaan menunjukkan perbaikan. “Bisa saja dari harta kekayaan PD Pasar Resik sendiri, yang bukan merupakan aset penyertaan dari pemkot. Tetap dibubarkan tapi ada tenggang waktunya,” ujar Kuswa.

Opsi kedua, pemkot kembali memberikan penyertaan modal kepada PD Pasar Resik untuk mempersiapkan pesangon. Namun, opsi tersebut terbilang sulit lantaran perlu ada kajian akademik. “Itu harus ada analisis investasi dan lain sebagainya. Saran lain ada juga supaya diubah dulu menjadi BUMD,” kata dia.

Opsi terakhir, yakni tetap dibubarkan kemudian hak karyawan tidak dibayarkan. Namun, mereka direkrut kembali menjadi tenaga harian lepas (THL) sesuai kebutuhan dan diseleksi. “Jadi nanti nyambung, berhenti dulu sebagai karyawan PD Pasar Resik kemudian diangkat menjadi THL. Nanti UPT tentu memerlukan SDM,” ucapnya.

Mantan Kepala BKPPD itu menyebut opsi-opsi tersebut sebatas hasil diskusi dan konsultasi. Pihaknya masih menunggu saran dan masukan resmi dari beberapa lembaga dalam menentukan langkah. “Nanti tentunya Pak Wali Kota yang akan memutuskan. Sekarang masih menunggu hasil konsultasi dari berbagai pihak. Belum diputuskan, sebab kami tidak ingin ada ekses besar atas apa keputusan yang nantinya diambil,” kata dia.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Jeni Jayusman meminta, sambil menunggu legal opinion dari berbagai pihak, pemkot juga menyiapkan rencana dan menawarkan opsi tersebut kepada jajaran direksi dan karyawan PD Pasar Resik. “Kemudian harus ada kepastian juga, kapan pembubaran itu terjadi. Seperti yang selalu menjadi pertanyaan direksi dan karyawan,” ujar dia. (igi)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.