Pemkab Klaim Banyak Terobosan dari Bupati

313

SINGAPARNA – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj Titin Sugiartini SH meminta Ade Sugianto segera mengusulkan calon wakil bupati (cawabup). Hal itu untuk meringankan kinerja bupati dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kader senior PDIP ini, menilai pentingnya posisi wakil bupati. Maka dari itu, dirinya secara kelembagaan di DPRD dan kader mendorong bupati segera mengusulkan dua nama dari PAN-PKS, Deni R Sagara dan Tetep Abdulatip untuk dipilih menjadi wabup.

“Sebagai salah satu unsur pimpinan DPRD, sangat mendorong Pak Ade mengusulkan wakil. Kalau tiga unsur pimpinan lainnya mendorong, pastinya ikut juga mendorong,” ujarnya kepada Radar, Senin (25/3).

Titin menilai jabatan wabup ini penting. Karena, orang nomor dua di kabupaten ini berfungsi sebagai pengawasan berjalannya roda pemerintahan. Termasuk mengawasi setiap program dan kebijakan kepala daerah.

“Kalau bupati sendiri kasihan lah, kerja sendiri. Ketika ada wakil, minimal ada yang mewakilkan jika bupati sedang ada acara atau tugas ke luar daerah. Apalagi, tugas dan fungsi wakil ini sebagai pengawasan dalam pembangunan,” jelasnya.

Secara internal, kata Titin, sebenarnya PDIP sudah membentuk tim untuk pengisian jabatan wakil bupati. Namun, dirinya tidak masuk ke dalam tim yang dibentuk partai.

“Jadi saya belum tahu kelanjutannya seperti apa. Yang pasti, PDIP belum mengeluarkan keputusan soal wakil bupati,” terangnya.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya, Ir Zaenal Purkon MSi mengatakan pasca Ade Sugianto dilantik sebagai bupati definitif sudah banyak terobosan-terobosan untuk kemajuan daerah.

Kata dia, terobosan tersebut di antaranya revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Sturktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang sedang di bahas DPRD.

Kemudian perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Itu dilakukan supaya lebih efisien dan efektif serta optimal dalam kinerjanya.

Kemudian, lanjut Purkon, bupati juga memberikan surat keputusan penugasan kepada para honorer kategori 2 di se-Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga honorer memiliki legalitas dalam bekerja. Termasuk memberikan insentif untuk guru honorer K2.

Selain itu, terang dia, bupati juga menelurkan kebijakan soal program bantuan keuangan (bankeu) dari pusat bagi pemerintahan desa.

“Diupayakan setiap desa mendapatkan Rp 150 juta bantuan keuangan dari pusat. Bantuan tersebut untuk mengoptimalkan pembangunan dan pemberdayaan di desa,” paparnya.

Kemudian, tambah dia, ada juga rencana bupati untuk memberikan insentif para RT-RW se-Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan demikian, garda pemerintah paling depan di masyarakat ini mendapatkan insentif rutin setiap bulannya. (dik)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.