Siapa Calon bupati Tasikmalaya pilihan anda?
18%

82%

DPRD Jabar Tolak Pengesahan RUU P-KS

9
0
ASPIRASI. Sejumlah perwakilan massa menyampaikan aspirasi penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Senin (16/9). 
ASPIRASI. Sejumlah perwakilan massa menyampaikan aspirasi penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Senin (16/9). 

BANDUNG – Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual  (P-KS) yang tengah dibahas DPR RI menuai batu sandungan di DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Penolakan RUU ini dilontarkan anggota DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya saat menerima ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Ruang Riung Kota Bandung yang mewakili 30 ormas di Jabar.

Menurut dia, RUU tersebut berpotensi melegalkan penyimpangan seksual seperti yang marak belakangan ini.

“Kami melihat RUU P-KS disinyalir justru akan menghalalkan penyimpangan seksual, LGBT misalnya,” singkat Abdul Hadi di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Senin (16/9/2019).

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu khawatir, adanya RUU justru akan merusak generasi bangsa dan kelangsungan kehidupan masyarakat, khususnya Jabar.

Bagaimana tidak, hukum yang sudah ada diperhalus oleh RUU P-KS tersebut. “Sebut saja kasus pezinaan hukumannya menjadi lebih ringan dan disebut kekerasan fisik belaka, sudah jelas perzinaan itu haram,” tegas dia.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Ruang Riung Kota Bandung, Andri Oktavianus menyebutkan, RUU tersebut sangat berbahaya lantaran di dalamnya ada upaya secara sistematis menyelundupkan dan memaksakan paham feminisme Barat yang anti-agama.

Padahal, kata dia, dalam kehidupan keluarga bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama sebagaimana sila pertama pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dia berharap, dukungan DPRD Jabar dapat meneruskannya dengan serius ke DPR RI yang saat ini tengah membahas RUU tersebut. Tidak menutup kemungkinan legislatif di daerah baik fraksi maupun partai politiknya mendukung untuk penolakan terhadap RUU P-KS, tetapi di pusatnya tetap mengesahkan.

“Kami sangat mengapresiasi upaya dewan di daerah, tetapi akan sia-sia jika pusat keukeuh untuk mengesahkan dan kami akan terus memperjuangkan aksi penolakan ini,” tandasnya.

Aksi pernyataan sikap penolakan RUU P-KS turut diikuti Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Golkar dan Gerindra. (*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.