Tolak Permenpan RB tentang CPNS

13
KOMITMEN BERSAMA. DPP KTSI dan DPD KTSI Kabupaten Ciamis menandatangani komitmen bersama menolak Permenpan RB No 36 dan 37 Tahun 2018 usai rakor di Aula SMA Informatika Ciamis, Minggu (23/9). (Iman S Rahman / radartasikmalaya.com)

CIAMIS – DPP Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) dan DPD KTSI Kabupaten Ciamis melaksanakan rapat koordinasi (rakor) di Aula SMA Informatika Ciamis, Minggu (23/9).

Dari hasil rakor itu mereka memutuskan menolak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No 36 dan No 37 Tahun 2018.

Ketua Umum DPP KTSI Endin Sahrudin menyatakan penerimaan tes CPNS kali ini tidak berpihak kepada tenaga sukwan.

Maka dari itu, pihaknya menolak Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 itu.

Lalu, Permenpan RB Nomo 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS Tahun 2018.

Selain itu, pihaknya menuntut legalitas formal berupa Surat Keputusan (SK) Bupati Ciamis yang dikeluarkan maksimal per tanggal 1 Oktober 2018 dan jaminan kesejahteraan sukwan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Hal itu yang menjadi tuntutan KTSI. Semoga bisa ada perhatian dari pemerintah,” terang Endin.

Ketua DPD KTSI Kabupaten Ciamis Tumbras Sunarto SPd menegaskan penolakan dan tuntutan itu sudah disepakati bersama lantaran pemerintah tidak pro tenaga sukwan.

Bila tuntutan-tuntutan itu tidak digubris, pihaknya akan berunjuk rasa dan mogok kerja.

“Kami semua berharap kepada pemerintah serius menanggapi nasib para honorer di Kabupaten Ciamis. Karena mereka perlu kejelasan nasibnya,” kata dia. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.