Istana Sambut Baik Usulan Pembubaran

TP4D Telah Hambat Investasi

24
0

JAKARTA – Keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) justru menghambat investasi. Istana pun menyambut baik wacana tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan rencana pembubaran TP4 dan TP4D Kejaksaan Agung mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembubaran agar laju investasi tak terhambat.

“Intinya Presiden kemarin sangat jelas, jangan aparat penegak hukum justru menjadi penghambat jalannya investasi,” kata Moeldoko di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11).

Awalnya TP4 dan TP4D dibentuk dengan tujuan mendampingi para pemerintah daerah membuat program-program agar tidak terlibat dalam korupsi. Tapi pada praktiknya banyak keluhan bahwa fungsi TP4 ini justru dijadikan alat untuk mengambil keuntungan.

“Aparat itu justru harapan Presiden memberikan dukungan, pengawalan sehingga investasi yang berjalan di daerah-daerah itu bisa berjalan dengan baik,” ungkap Moeldoko.

Dia meminta agar kehadiran aparat jangan sampai makin membuat suasana rumit. “Ini kira-kira evaluasi seperti itu yang dilakukan sehingga ke depan nanti harapannya semua aparat penegak hukum justru ikut mengawal jalannya investasi, jangan menjadi faktor penghambat,” tambah Moeldoko.

Loading...

Namun bila aparat kepolisan dan Kejaksaan melihat ada penyelewengan, Moeldoko menilai penegakan hukum tetap dapat dilakukan. “Kalau aparat kepolisian dan kejaksaan melihat bahwa ini seharusnya mudah, ini harus dijalankan pemerintah daerah, tapi kenapa pemerintah daerah membuat ribet, di situ lah fungsi-fungsi aparat bisa menjembatani, menjadi ‘bridging’ antara pemerintah daerah dan investor sehingga nanti semua bisa berjalan relatif mudah,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni memandang rencana pembubaran TP4P dan TP4D harus dipertimbangkan secara bijak. “Rencana tersebut harus berangkat dari niat serta pemikiran untuk membangun bangsa, tidak semata-mata atas dasar rumor yang belum teruji kebenarannya,” katanya.

Bila ada rumor terkait oknum TP4P dan TP4D menyalahgunakan tugas dan wewenangnya, maka seharusnya langkah yang ditempuh adalah melaporkan ke penegak hukum. Sehingga rumor tersebut dapat diuji menjadi sebuah fakta hukum atau tidak. “Berbahaya sekali apabila kita gegabah membubarkan unit kerja pemerintah hanya bersumber dari rumor. Bisa-bisa pemerintahan ini bubar karena rumor,” tegas politisi Partai NasDem ini.

Sahroni menjelaskan, dasar pembentukan TP4P dan TP4D sebenarnya bertujuan mengawal dan mendampingi pemerintah dalam membuat program-program agar tidak terlibat dalam korupsi.

Jika dalam perjalanannya ada oknum-oknum yang menyalahgunakan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau orang lain, maka yang harus dilakukan adalah penindakan pelakunya dan bukan pembubaran organisasinya. “Ibarat mencari tikus di dalam lumbung, membersihkannya bukan dengan membakar lumbung tetapi mencari agar tikusnya hilang, lumbungnya tetap dapat dioptimalkan sesuai fungsinya,” tutur Sahroni.

Persoalan ini, menurutnya, justru sekaligus menjadi pembuktian atas pernyataan Jaksa Agung beberapa waktu lalu yang menegaskan akan membersihkan oknum-oknum jaksa nakal di lingkungan kerjanya. “Dengan demikian evaluasi dan langkah ke depan semua melalui proses yang terukur,” ucapnya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya berencana mengevaluasi program TP4, yang telah berjalan sejak 2015. Burhanudin menilai program yang dibuat di era mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo itu memiliki banyak masalah dalam penerapannya.

Jaksa Agung 2014-2019 HM Prasetyo membentuk TP4D di tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri pada berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI tertanggal 1 Oktober 2015 untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.

Namun KPK bahkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Agustus 2019 terhadap Jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta Eka Safitri yang juga anggota Tim TP4D bersama Jaksa di Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono. Keduanya telah ditetapkan tersangka penerima suap dalam kasus lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019. (gw/fin)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.