Penerapan Sistem Fingerprint Terganggu Koneksi Internet

TPP Belum Cair, Kalem Dulu

243
0
Istimewa NEBENG. Alat pengisian daftar kehadiran pegawai di Kelurahan Tamansari dipasang berdekatan dengan alat milik Kecamatan Tamansari.

CIHIDEUNG – Para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya tidak perlu gaduh dengan tertundanya pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) akibat penerapan daftar hadir fingerprint (sidik jari). TPP pasti akan cair walaupun tidak tepat waktu.

“Sistem harus terus diperbaiki, jangan jadi menyusahkan atau merepotkan pegawai. Sehingga tugas pokok malah terabaikan,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim kepada Radar, Jumat (21/6).

Menurutnya, upaya sistematisasi daftar hadir pegawai yang terpusat pada Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) merupakan upaya baik untuk mengontrol kedisiplinan pegawai supaya pelayanan pemerintahan semakin prima. “Maka jangan terlalu dibuat ribet. Pegawai juga berupaya antisipasi, ini kan demi perbaikan jadi baiknya tidak mengeluh,” kata dia.

Politisi PDI Perjuangan ini meminta pemberlakuan sistem tersebut bisa mengubah pegawai lebih tertib, disiplin, dan mengutamakan kinerja. “Harus didorong supaya mengarah terhadap kedisiplinan semakin baik. Kan pelayanan masyarakat,” tuturnya.

Di sisi lain, adanya sistem pengisian daftar hadir menggunakan fingerprint terbilang merepotkan bagi beberapa pegawai di instansi tertentu. Seperti yang terjadi di Kelurahan Tamansari. Dua hari ke belakang, fingerprint dan pengisian e-kinerja harus dilakukan di Kantor Kecamatan Tamansari. “Di kami koneksi internet kurang bagus. Bisa dibilang blank spot untuk pelaksanaan kegiatan berbasis internet,” ujar Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Tamansari Lina Marlina.

Dia mengaku para pegawai di tempatnya bertugas sedikit kesulitan dalam melakukan pengisian kehadiran lewat fingerprint maupun e-kinerja. Seharusnya melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, pegawai malah disibukkan mengisi kegiatan normatif kepegawaian seperti fingerprint dan e-kinerja. “Otomatis pegawai takut tambahan penghasilan pegawai (TPP)-nya dipotong. Maka mendahulukan hal tersebut dulu. Sementara di kecamatan juga kadang loading-nya lama, mungkin karena banyak yang akses internet juga. Padahal selesaikan e-kinerja tidak cukup satu hari,” tutur dia. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.