TPS Dekat Caleg Rawan Money Politics

55
Doc. Kantor Kesbangpol Kota Tasikmalaya SOSIALISASI. Kesbangpol Kota Tasikmalaya menyosialisasikan pemilu kepada simpul organisasi masyarakat beberapa waktu lalu.

CIHIDEUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tasikmalaya memetakan daerah-daerah yang rentan pelanggaran pemilu. Dari hasil identifikasi, daerah pemilihan (dapil) 2 merupakan wilayah yang paling rawan penyebaran politik uang.

Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya Ijang Jamaludin menjelaskan, di dapil 2 Kecamatan Indihiang dan Cipedes terbilang paling “basah” kaitan politik uang. Dari total 432 tempat pemungutan suara (TPS), yang rawan ada 103 TPS di Indihiang dan 65 TPS di Cipedes. “Hal itu berdasarkan pemetaan terbaru dari kami di lapangan. Dapil 2 paling rawan, karena banyak TPS yang berdekatan dengan rumah caleg. Antisipasi kami, salah satunya dengan patroli. Setiap ada laporan yang masuk akan kita tindak lanjuti,” ujar Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya Ijang Jamaludin kepada Radar, Senin (15/4).

Dari elemen kerawanan politik uang, di urutan kedua hasil pemetaan ditempati dapil 1. Kecamatan Tawang sebanyak 17 TPS, Cihideung 50 TPS dan Bungursari 46 TPS dengan jumlah potensi 113 TPS dari jumlah keseluruhan 559 TPS. Kemudian dapil 3, kerawanan berpotensi di 109 TPS sementara dapil 4 kerawanan berpotensi di 102 TPS. “Jika terbukti melakukan politik uang, tentu ada ancaman pidana,” ujar dia.

Divisi Hukum dan Informasi Bawaslu Kota Tasikmalaya Rino Sundawa Putra menambahkan, sanksi lainnya, apabila peserta pemilu melakukan pelanggaran itu bisa didiskualifikasi meski menjadi pemenang. “Paling berat, caleg bisa didiskualifikasi. Dengan catatan, melakukan secara masif pelanggaran tersebut dengan total 50 persen dari jumlah TPS di dapilnya,” ucap dia.

Pihaknya harus bekerja ekstra dalam mengawasi pergerakan 494 caleg yang berkontestasi di pemilu serentak besok. Termasuk mengidentifikasi potensi pelanggaran lain seperti akurasi data pemilih dan logistik pemilih. Logistik sendiri tersebar di 844 titik dari total keseluruhan 2.063 TPS. “Potensi kerawanannya, bisa berupa kekurangan surat suara atau hal lain yang bisa menjadi persoalan saat proses pencoblosan,” kata dia.

Sementara kerawanan lainnya, seperti prosedur, manipulasi suara, netralitas ASN, politik identitas atau pun mobilisasi masa, pihaknya sudah menyiapkan antisipasi mulai H-5 hingga H-1 pencoblosan. “Termasuk patroli siang malam mengantisipasi potensi-potensi kerawanan tersebut,” tuturnya. (igi)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.