KPK Terima 620 Kali Laporan

Tren Tanah Modus Gratifikasi

184
0
Giri Suprapdiono -Foto: Imam Husein/Jawa Pos

JAKARTA – Pegawai di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling banyak melaporkan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Setidaknya, diantara sekian banyak kementerian dan lembaga negara, jumlah kumulatif laporan gratifikasi dari OJK tercatat sebanyak 56 kali.

Laporan itu diatas instansi pemerintah lain, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri. “Data itu terhitung dari Januari sampai 30 April 2018,” kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono kepada Jawa Pos,Kamis (3/5).

Giri memaparkan dibawah OJK, instansi yang paling banyak melaporkan gratifikasi adalah Kemenkeu dengan jumlah 52 laporan. Di posisi ketiga ada Pemprov DKI Jakarta dengan 33 laporan, Kemenkes 29 laporan, dan BPJS Ketenagakerjaan di posisi kelima sebanyak 26 laporan. KPK sendiri berada di urutan 11 dengan jumlah 12 laporan. (selengkapnya lihat grafis)

“Total pelaporan gratifikasi 620 pelaporan. SK (surat keterangan) milik negara 428 atau 49 persen,” jelas Giri. Dari tahun ke tahun, kesadaran pelaporan gratifikasi terus meningkat. Diantara laporan itu, gratifikasi terbesar yaitu berupa uang senilai USD 200 ribu.

Giri menambahkan gratifikasi yang dilaporkan ke KPK sangat bervariasi. Selain uang, bentuk gratifikasi lain adalah 1 hektare tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Tiongkok, keris, mobil mewah, perhiasan emas dan berlian, wine, perjalanan umrah, sampai suplemen gingseng. “Sebagian pelaporan itu sedang dalam proses analisis. KPK diberikan waktu 30 hari kerja.” tandasnya.

Pejabat Harus Lapor

Komisi Pemberantasan Korupsi berharap agar para pejabat penerima gratifikasi selalu melaporkan, selama 30 hari kerja.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada media melalui pernyataan tertulisnya, Rabu (2/5) pagi.

“Kita berharap agar ke depan hal seperti ini tidak perlu terjadi, maka seharusnya pejabat yang menerima gratifikasi selalu melaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja,” kata Febri.

Hal itu tentu mengacu pada pasal 12 C UU 20 Tahun 2001 tentang Pembererantasan Tindak Pidana Korupsi, pelapor gratifikasi dibebaskan dari ancaman Pidana Pasal 12 B tersebut.

Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang melaporkan gratifikasi dapat melakukan dengan cara lebih mudah. Bisa datang langsung ke KPK atau melalui email [email protected] atau pelaporan online GOL, yaitu melalui website https://gol.kpk.go.id.

“Jadi tidak ada alasan lagi sulit melaporkan gratifikasi. Bahkan di sejumlah kementerian dan daerah sudah dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Sehingga laporan dapat disampaikan ke KPK melalui UPG setempat. Ini dibuat agar pelaporan gratifikasi dilakukan dengan lebih mudah,” lanjutnya. Dijelaskannya juga bahwa tingkat kesadaran pelaporan gratifikasi terus meningkat.

“Sedangkan laporan perorangan terbesar sampai dengan 30 April 2018 adalah 1 orang melapor penerimaan USD200rb,” tambahnya.

Total pelaporan gratifikasi 620 pelaporan. SK milik negara 428 sk.milik negara (69%)

192 milik penerima. “Sebagian pelaporan itu sedang dalam proses analisis. KPK diberikan waktu 30 hari kerja oleh UU untuk melakukan analisis hingga menetapkan apakah gratifikasi menjadi milik negara atau milik penerima,” tutupnya. (tyo/jpg/nue)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.