Soal Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi P3K

Tunggu Sosialiasi dari Pusat

16

TAROGONG KIDUL – Pemerintah Kabupaten Garut belum bisa melakukan pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) meski peraturannya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Kami masih menunggu sosialisasinya dulu PP Nomor 49 tahun 2018 itu. Sekarang kami belum tahu seperti apa isi PP-nya itu,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut Burdan Ali Junjunan kepada wartawan Rabu (5/12).

Sebelum melaksanakan PP, pemerintah kabupaten pasti menunggu aturan turunannya berupa Permenpan. Dalam Permen akan mengatur secara rinci soal pengangkatan P3K ini.

“Aturannya nanti apa honorer jadi prioritas atau seperti apa belum jelas. Tidak disebutkan dalam PP,” katanya.

Permenpan, kata dia, akan memberikan penjelasan juga terkait besaran gaji untuk P3K ini, karena honor untuk pegawai kontrak dianggarkan dalam APBD.

“Sampai sekarang kami belum bisa menyikapi lebih lanjut soal PPPK ini. Jumlah yang akan diangkatnya juga belum tahu,” terangnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Kabupaten Garut Cecep Kurniadi menilai PP yang diterbitkan oleh pemerintah dalam pengangkatan P3K masih merugikan, khususnya bagi para guru honorer kategori dua yang usianya di atas 35 tahun.

“Sangat merugikan honorer yang sudah lama mengabdi yang usianya sudah tua, tetap harus mengikuti seleksi dengan honorer usia muda,” terangnya.

Dengan adanya seleksi, kata dia, akan memberatkan para guru honorer yang usianya sudah tua. Karena usia itu akan mempengaruhi hasil.

“Dari segi pengalaman betul, tapi dari segi materi-materi sudah dikuasai oleh usia yang masih muda,” katanya. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.