Tuntutan Honorer Soal Kesejahteraan Diakomodir

7
INPUT DATA. Salah satu tenaga honorer di DPMPTSP Rabu (26/9). Pemkot akan merealisasikan tuntutan honorer tentang kesejahteraan. (Cecep herdi / radartasikmalaya.com)

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

BANJAR – Pegawai honorer, khususnya tenaga pendidik di Kota Banjar bisa sedikit bernafas lega. Tuntutan yang mereka layangkan ke pemerintah kota diakomodir. Salah satunya soal peningkatan kesejahteraan.

Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan meningkatkan kesejahteraan honorer tenaga pendidik. Dari awalnya Rp 250 ribu per bulan menjadi Rp 700 ribu per bulan.

“Tuntutan kami sudah diterima dan ditanggapi langsung oleh wali kota tadi (kemarin, Red). Termasuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik (guru) honorer. Kesepakatannya tadi, Dinas Pendidikan akan menganggarkan di APBD Tahun 2019. Hitung-hitungannya tadi sudah diprediksi dan sementara peningkatannya menjadi Rp 700 ribu dari besaran saat ini Rp 250 ribu per bulan,” kata Ketua Forum Honorer Kota Banjar Hanasa Rabu (26/9).

Pihaknya tidak keberatan dengan peningkatan itu, meskipun masih lumayan jauh dari tuntutan awal yang setara dengan UMK sebesar Rp1,5 juta.

“Itu baru hitung-hitungan Disdik saja kan belum tahu finalnya berapa. Yang penting ada peningkatan. Dan katanya peningkatan itu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Ya mudah-mudahan harapan kami sih tidak kurang dari Rp 1 juta,” harapnya.

Sementara itu, dia menjelaskan tuntutan honorer terdiri dari empat poin. Pertama tuntutan tentang penolakan batas usia pelamar CPNS.

Kemdian tuntutan seluruh honorer di Kota Banjar di-database-kan. Ketiga peningkatan kesejahteraan dan terakhir jika ada pengangkatan CPNS dari jalur honorer, maka prioritaskan dari database sesuai tuntutan kedua.

“Untuk tuntutan pertama itu sudah ditanggapi juga tadi (kemarin). Jadi wali kota mengakomodir tuntutan kami atas penolakan usia dan sudah akan disampaikan ke BKN bahwa honorer di Banjar menolak adanya persyaratan batasan usia maksimal 35 tahun,” katanya.

Sedangkan tuntutan soal database jumlah honorer di Banjar sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah kota. BKPPD Kota Banjar menerima seluruh data jumlah honorer di Banjar dan akan di-database-kan.

“Untuk database kami akan mengirimkan seluruh jumlah tenaga honorer di Banjar kurang lebih sebanyak tiga ribu honorer dan akan kami serahkan hari Senin (1/10) ke BKPPD Kota Banjar,” katanya.

Atas hasil kesepakatan dengan Pemerintah Kota Banjar itu, Hanasa pun mengimbau seluruh tenaga honorer tetap bekerja seperti biasa dan tidak ada yang bolos atau mogok kerja.

“Saya mohon kepada rekan-rekan honorer seperjuangan untuk tetap satu komando dan bekerja seperti bisa. Kami sebagai pengurus terus berjuang sampai tuntutan dipenuhi tahun depan,” harapnya. (cep)

loading...