Uang dari Pelanggar Prokes di Pangandaran Masuk Kas Daerah

24
0
Drs H Kusdiana
Loading...

PANGANDARAN – Sanksi administrasi bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) berupa denda sebesar Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu nantinya akan masuk ke kas daerah. Hal tersebut dikatakan Plh Bupati Pangandaran H Kusdiana.

Kusdiana mengatakan penerapan sanksi administrasi tersebut masih disosialisasikan. Rencananya, sanksi adminisitrasi tersebut berupa denda sebesar Rp 20 ribu untuk pelanggaran pertama, Rp 50 ribu untuk pelanggaran kedua dan seterusnya.

“Aturan ini mengikat semua pelanggar, baik warga Pangandaran maupun dari luar daerah,” ungkapnya kepada Radar, Selasa (2/2/2021).

Sejauh ini, pihaknya masih melakukan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat perihal sanksi tersebut. “Edukasi ini dilakukan oleh semua tokoh masyarakat di tiap kecamatan, mungkin sampai hari Kamis (4/2/2021),” jelasnya.

Mereka yang didenda akan diberi tiket atau potongan kertas sebagai tanda, plus diberi sebuah masker. “Sebagai bentuk edukasi juga kepada mereka,” ucapnya.

loading...

Baca juga : Plh Bupati Pangandaran Orang Pertama Divaksin Covid-19, Begini Rasanya..

Uang denda yang diterima dari pelanggar tersebut akan disetor ke kas daerah. “Itu akan jadi pendapatan lain-lain di kas daerah,” kata dia.

Kepala Satpol PP Kabupaten Pangandaran Undang Sohbarudin mengatakan rencana pemberian sanksi administrasi tersebut sebagai bentuk syok terapi bagi masyarakat yang tidak patuh prokes.

“Iya sebagai bentuk edukasi, nantinya petugas di setiap kecamatan juga akan diberikan wewenang untuk menindak,” ucapnya.

Seperti diketahui, Pangandaran menjadi salah satu daerah yang kepatuhan penggunaan maskernya terendah di Jawa Barat. Hal itu seperti rilis yang dikeluarkan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat. (den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.