Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

4.1%

19.7%

8.1%

68.1%

Ulama Ciamis Tolak Sertifikasi Pendakwah

108
0
KH Nonop Hanafi

CIAMIS – Pernyataan Kementerian Agama terkait pendakwah harus bersertifikat menuai reaksi keras dari para ulama dan pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Ciamis.

Seperti dikatakan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda II Bayasari Kecamatan  Jatinagara KH Nonop Hanafi kepada Radar, Minggu (13/9).

Baca juga : Saresehan FKS Pamokolan Ciamis, Jaga Kebersamaan Hindari Konflik Sosial

Kata dia, mengenai pendakwah harus bersertifikat yang pertama itu bentuk dari pada Islam fobia, artinya orang yang fobia terhadap Islam. Kedua, ini bentuk memarginalkan terhadap para dai atau pendakwah sampai-sampai harus bersertifikat.

Kata dia, ini jelas menjadi keresahan bagi masyarakat termasuk para dai atau pendakwah. Karena kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan kultur dan sejarah Indonesia.

“Kalau saya menduga ini juga dalam rangka mengaburkan sejarah, bahwa berdirinya NKRI sesungguhnya peran besar dari dai, ustaz dan bisa dibaca dalam rentetan sejarah,” katanya, menjelaskan.

Menurutnya, dengan sertifikat dai terlihat jelas bahwa ada kerancuan dari para pemangku kebijakan dan cara berpikir.

“Saya lihat pemerintah tidak punya kerja yang lebih urgen dibandingkan mengurus yang ini. Padahal yang membuat integrasi bangsa kita tahu sendiri adalah mereka yang merampas hak asasi manusia. Ada pembunuhan tiap hari terhadap tentara oleh OPM di Papua, ada sumber daya terampas dan korupsi puluhan triliun,” katanya.

“Dai dan ustaz selalu tertuduh. Karena dai dan ustaz mempunyai suara agitasi tinggi itu seolah-olah teroris dan radikal. Bahkan suara-suara oposisi itu selalu dianggap sebagai anti pancasila, pemerintahan dan kebinekaan,” tegasnya.

Nonop mengaku bahwa rencana dai bersertifikat baru pada periode ini yang mengagetkan para ulama di Indonesia. “Makanya sebaiknya segala sesuatu yang membuat kegaduhan dan kontra produktif di masyarakat dihilangkan,” paparnya.

Pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Golangsing Kecamatan Cipaku KH Deden Badrul Kamal mengaku jelas sangat tidak setuju dai dan ustaz harus bersertifikat untuk syiar agama di masyarakat.

Baca juga : Kasus Corona di Ciamis Meningkat, KBM Tatap Muka & Guling di 5 Kecamatan Dihentikan

“Sepanjang sejarah baru kali ini kebebasan para pendakwah dibelenggu. Kami mempertanyakan ada apa dengan Kementerian Agama bisa berani mengambil kebijakan tersebut,” ujarnya, menjelaskan.

“Saya jelas tidak akan setuju soal sertifikat untuk ustaz atau dai. Seharusnya pemerintah itu lebih fokus membenahi negara dalam berbagai hal yang masih banyak pekerjaan rumah,” katanya, menambahkan. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.