Uniga Akan Bentuk Lembaga Penjamin Halal

103
0
KERJA SAMA. Rektor Uniga Dr Ir H Abdusy Syakur Amin MEng bersama Kepala BPJHP Sukoso mendatangani nota kerja sama pembentukan LPH dan HC di Aula Fakultas Ekonomi Uniga Kamis (13/6). Yana Taryana / Rakyat Garut

TAROGONG KIDUL – Universitas Garut (Uniga) mempersiapkan untuk pembentukan Lembaga Penjamin Halal (LPH). Lembaga tersebut dibentuk untuk membantu sertifikasi halal produk usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) di Kabupaten Garut.

“LPH ini akan diusahan terbentuk bulan Oktober tahun ini. Itu sesuai dengan peraturan. Jadi harus disegerakan,” ujar Rektor Uniga Dr Ir H Abdusy Syakur Amin MEng di kantornya Kamis (13/6).

Dalam membentuk LPH, selain menyiapkan sumber daya manusia (SDM), pihaknya juga sudah menandatangani kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJHP).

Setelah pendatangan kerja sama pihaknya juga mempersiapkan auditor yang berasal dari dosen untuk ditugaskan di LPH. “Kami juga sudah menyiapkan fasilitas laboratorium sebagai syarat pembentukan LPH,” katanya.

Syakur mengklaim LPH yang akan didirikan di Uniga akan menjadi yang pertama untuk wilayah Priangan Timur. “Kalau ada di Uniga, para pengusaha UMKM tidak harus pergi ke Bandung atau Jakarta dalam mengurus sertifikasi halal. Tentu akan lebih menghemat biaya dan waktu,” terangnya.

Selain membuka LPH, Uniga juga berencana membuka pusat halal atau halal center (HC). Hal ini dilakukan untuk membantu supervisi UMKM yang membutuhkan sertifikasi halal. “Mestinya kan setiap perusahaan itu punya supervisor halalnya. Tapi kan mahal kalau harus punya supervisor itu. Makanya akan kami bantu untuk pengawasan produk halalnya,” ujarnya.

Syakur menyebut di Garut ada sekitar 8.000 UMKM yang terdaftar. Dari ribuan UMKM itu, belum semuanya memiliki sertifikasi halal. Padahal sertifikat halal jadi jaminan jika produk yang dibuat terjamin bahan bakunya. Apalagi penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam.

“Kehalalan produknya itu harus dimiliki. Caranya dengan didaftarkan agar punya sertifikat halal. Masa di Jepang saja sudah ada industri halal. Di kita yang negaranya mayoritas muslim masih belum,” katanya.

Setelah adanya LPH dan HC, para perusahaan UMKM yang mau mengurus sertifikat halalnya tinggal datang dulu ke LPH Uniga. “Prosesnya setelah dari LPH itu akan diajukan ke BPJHP lalu ke MUI. Setelah MUI periksa baru BPJHP keluarkan sertifikatnya,” katanya.

Kepala BPJHP Sukoso menyebut dengan kerja sama yang dibangun bisa saling mendukung untuk sertifikasi halal produk. Apalagi Uniga sudah memiliki laboratorium untuk pemeriksaan produk halal. “Dengan kerja sama ini Uniga bisa menjalankan perannya kepada masyarakat. Kami juga terbantu tentunya,” paparnya. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.