Upah Satgas Covid-19 Kota Tasik Belum Cair

45
0
TETAP BEKERJA. Personel Satgas Penanganan Covid-19 melakukan apel di kawasan Taman Kota. Mereka tetap bekerja meskipun belum menerima upah sejak awal 2021.
TETAP BEKERJA. Personel Satgas Penanganan Covid-19 melakukan apel di kawasan Taman Kota. Mereka tetap bekerja meskipun belum menerima upah sejak awal 2021.
Loading...

TAWANG – Upah para personel Satgas Penanganan Covid-19 Kota Tasikmalaya belum dibayar sejak awal Januari 2021. Hal ini, disinyalir berhubungan dengan belum dikukuhkannya Susunan Organisasi Tata Kerja ( SOTK) baru, yang mengakibatkan APBD 2021 yang belum bisa digunakan.

Dari informasi yang dihimpun Radar, semua personel Satgas Penanganan Covid-19 belum menerima upah harian yang menjadi hak mereka. Terhitung sejak Januari 2021, upah yang harus diterima oleh setiap personel lebih dari Rp 5 juta.

Hal ini diakui oleh salah satu personel Satgas Penanganan Covid-19 di Kota Tasikmalaya, yang kini sudah tidak lagi mendapat SK (surat keputusan) penugasan. Menurutnya, dalam satu hari dia mendapat tugas di dua shift dengan upah Rp 150.000. “Januari (202) sudah lewat tapi belum dibayar,” ujarnya kepada Radar, yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Sebagai pegawai non PNS, dia tidak berani untuk protes kepada Pemkot. Tetapi, dia sangat berharap upah itu bisa segera diberikan. “Karena bagaimana pun itu kan sudah jadi hak petugas yang bekerja,” katanya.

Ter[isah, Wakil Ketua I DPRD Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin SH MH menyesalkan adanya upah Satgas Penanganan Covid-19 yang belum diberikan. Meskipun untuk tataran pejabat tidak menjadi persoalan, tapi lain cerita dengan pegawai non PNS. “Apa memang belum waktunya atau bagaimana,” ujarnya kepada Radar, Jumat (12/2/2021).

loading...

Jika melihat persoalan keuangan Pemkot, menurutnya hal ini berhubungan dengan APBD yang belum bisa digunakan. Akar masalahnya tentu mengacu pada pengukuhan pejabat di Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang belum juga dilaksanakan. “Karena kalau masalah penganggaran di Pemkot kan titik persoalannya di situ,” kata dia memaparkan.

Maka dari itu, Agus mendorong Pemkot untuk segera bersikap taktis dalam menghadapi aturan. Pasalnya, sudah pertengahan Februari tapi pengukuhan tersebut belum juga dilaksanakan. “Tetapi menurut saya, ini efek penafsiran (aturan SOTK baru, Red) yang keliru,” kata Agus.

Sementara itu, Pemerintah dan Satgas Penanganan Covid-19 belum memberikan penjelasan. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat, Drs H Ivan Dicksan selaku Sekda dan j Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, belum memberikan respons.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Kota Tasikmalaya memberikan deadline terhadap Pemkot, supaya Pengukuhan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru segera mendapatkan kejelasan. Sebab, kondisi saat ini mulai menuai keluhan dari masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, H Dayat Mustopa menjelaskan hasil audiensi terkait SOTK baru dan pelayanan publik, Selasa (9/2/2021) lalu. Disepakati bahwa Pemkot diberikan waktu selama satu minggu terhitung sejak pertemuan tersebut, memastikan waktu pengukuhan dan melobi pusat dengan cekatan.

“Jadi kemarin disepakati, kita beri jangka waktu satu minggu memastikan pelantikan sesegera mungkin. Silakan eksekutif mau bagaimana juga caranya jangan tertunda lagi,” tegas H Dayat kepada Radar, Rabu (10/2/2021).

Menurut dia, apabila dalam jangka waktu satu minggu Pemkot tak kunjung mendapat perkembangan. Komisi I siap mendampingi eksekutif melobi pusat agar segera merealisasikan izin Pemkot melaksanakan pengukuhan SOTK baru.

“Kalau seminggu belum ada hasil juga, bila perlu kami dampingi. Melihat urjensi pengukuhan yang mulai dikeluhkan sejumlah masyarakat,” tegas politisi Golkar tersebut.

Baca juga : Ribuan Santri, Guru &  Pengurus Ponpes di Kota Tasik di-Swab Test, Hasilnya..

Dayat mengungkapkan alasan Pemkot atas berlarutnya jadwal pelantikan yang mencapai hampir satu bulan lebih, disebabkan adanya kesamaan perlakuan bagi daerah yang dikepalai pelaksana tugas (Plt) di semua daerah.

Sehingga pusat mengidentifikasi Kota Tasikmalaya dipimpin seorang Plt wali kota, lantaran hendak melaksanakan Pilkada. “Dari keterangan asisten daerah. Mulai Plt, Plh atau Pjs disamaratakan seolah akan Pilkada. Kita juga heran kok begitu,” keluh Dayat.

“Kemudian memang dari Pemkot sendiri mengapa tidak antisipatif, kan Perda SOTK baru itu tuntas Oktober 2020 kenapa diusulkan jaraknya hanya semingguan dengan waktu rencana pengukuhan di awal Januari 2021,” sambung mantan Camat Tawang itu.

Dia menegaskan baik asisten daerah, BKPSDM termasuk sekda, berkomunikasi dengan intens terhadap Pemerintah Pusat. Sebab, kondisi daerah mulai gaduh lantaran ketidakpastian yang dirasakan para ASN sendiri.

“Turun tangan lah, jangan membiarkan ini terhambat dan menuai persoalan lain. Sebab, persoalan yang muncul tentu akan bermuara penilaian kurang baik ke Plt wali kota. Kita yang mengusulkan harus proaktif intens berkomunikasi,” tegas Dayat.

Sementara itu, mandeknya kegiatan pemerintahan lantaran SOTK baru tak kunjung dikukuhkan, mulai dirasakan masyarakat. Dampak kondisi tersebut sejumlah kegiatan teknis di instansi pemerintah belum bisa dilakukan dan memicu kegamangan para ASN dalam bertugas. (rga/igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.