Update Kasus Pemotongan Bansos Gede-gedean di Kabupaten Tasik, Ini Kata LBH Ansor..

142
0
KONFERENSI PERS. Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Ropik didampingi anggotanya Aam Nugraha menyampaikan laporan dugaan pemotongan dana bansos Provinsi Jabar di Kantor LBH Ansor, Komplek Kantor PCNU Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (17/2/2021). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA
KONFERENSI PERS. Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Ropik didampingi anggotanya Aam Nugraha menyampaikan laporan dugaan pemotongan dana bansos Provinsi Jabar di Kantor LBH Ansor, Komplek Kantor PCNU Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (17/2/2021). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA
Loading...

SINGAPARNA – Lembaga pendidikan keagamaan penerima hibah bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tahun 2020 asal Kecamatan Sodonghilir diduga mendapatkan intervensi. Hal itu diungkapkan Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Ropik kepada Radar, Senin (22/2/2021).

Kata dia, perkembangan kasus pemotongan bansos yang diterima oleh lembaga pendidikan keagamaan dari Kecamatan Sodonghilir, penerima saat ini mendapatkan intervensi atau tekanan dari oknum pemotong bantuan tersebut.

“Ya, para penerima bansos asal Sodonghilir itu menurut informasi ada yang mengintervensi. Jadi isu yang digelembungkan oleh oknum pemotong, bahwa ada oknum yang mengaku dari LBH Ansor meminta uang ke penerima sengaja dibuat, agar penerima tidak meminta bantuan pendampingan hukum ke LBH Ansor,” ujarnya, menjelaskan.

Bahkan, kata Asep, proses pelaporan dan pendampingan hukum ke LBH Ansor diganggu supaya dicabut lagi oleh penerima bantuan agar tidak berlanjut ke aparat penegak hukum (APH).

“Jadi ada indikasi bahwa para penerima bansos dari lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya dikunci supaya tertutup tidak menyampaikan ke LBH Ansor. Jadi sudah jelas kalau penerima tidak tahu sumbernya, siapa yang mengambil atau memotong uangnya. Jadi kuncinya ditutup, orang yang diduga menutup ini masih bersangkutan dengan jaringan yang ikut memotong bansos ini, sama seperti yang di Sukarame,” jelas dia.

loading...

Menurut dia, ada satu orang inisial E yang diduga menjadi pengepul yang memotong dana bansos tersebut di Kabupaten Tasikmalaya, seperti di Sukarame, Sodonghilir, Sukaraja dan lainnya. E ini adalah orang di atas oknum yang disebut menjadi kode ring dalam pencairan bansos tersebut atau kode Subarkah dan oknum di bawah lainnya.

“Pada intinya ketika kasus pemotongan penerima bansos di Kecamatan Sukarame dilakukan pendampingan hukum oleh LBH Ansor, maka akan merembet ke penerima-penerima bantuan lainnya untuk juga meminta pendampingan hukum ke LBH Ansor, makanya terkesan ada intervensi untuk ditutup,” paparnya.

Baca Juga: Puntung Rokok Berlipstik di Kasus Tewasnya Tukang Sofa Setengah Telanjang di Kota Tasik Terkuak

Dengan kondisi tersebut, tambah dia, LBH Ansor tidak akan mundur dan akan terus mengawal tujuh lembaga pendidikan keagamaan asal Sukarame yang dipotong bansosnya sampai selesai klarifikasi di aparat penegak hukum (APH) yang saat ini ditangani kepolisian.

“Kita akan sekuat tenaga, yang sudah kerja keras sejak awal melakukan pendampingan hukum. Kuncinya kasus pemotongan dana hibah bansos ini, bisa berlanjut sampai tuntas, tergantung penanganan pemotongan yang terjadi di Kecamatan Sukarame, yang sudah masuk ke kepolisian,” terang dia.

Ada keinginan dari LBH Ansor agar pengawalan kasus pemotongan dana hibah bansos ini dilakukan juga di kejaksaan. Karena kalau dilakukan di tengah-tengah hanya oleh LBH Ansor, tidak akan sekuat yang dilakukan pendampingannya. Khawatir ada orang yang mendampingi penerima saat dilakukan penyelidikan di kejaksaan.

“Mudah-mudahan nanti ke depan ada pihak penerima lagi yang melaporkan lagi ke LBH, walaupun diam-diam, akan tetapi nanti bisa disampaikan hasilnya sekaligus ke media. Ya intinya kasus ini tidak menguap,” paparnya.

Pengamat politik sosial dan pemerintahan Tasikmalaya Asep M Tamam mengatakan, kejadian yang sama terulang kembali di Kabupaten Tasikmalaya atas dugaan kasus pemotongan dana hibah bansos tahun 2020.

Hal ini dianggap kejadian yang sangat menyedihkan dan meresahkan, karena dari tahun ke tahun terulang, dalam kejadian yang sama. Bahkan saat ini pemotongannya diduga lebih dari setengahnya.

“Tentu masyarakat mengapresiasi kepada LBH Ansor atau yang lainnya untuk membantu mengungkap demi Kabupaten Tasikmalaya yang bebas dari potongan bantuan ini. Ini menjadi pembuka jalan, mudah-mudahan menjadi pembuka jalan dari potensi penyalahgunaan lain yang biasa terjadi dan luput dari masyarakat,” katanya.

Maka dari itu, kata dia, masyarakat percaya akan kinerja kepolisian dan kejaksaan agar bersikap profesional dalam pengungkapan kasus ini dan siap menuntaskan ini sampai keadilan terjadi. “Bersikap profesional dan dituntaskan dengan seadilnya,” kata dia.

Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan ini, kata dia, sebagai penerima bantuan bansos, semestinya mendapatkan penghormatan dan perhatian yang maksimal dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan agama.

“Sungguh disayangkan karena korbannya lembaga pendidikan keagamaan. Semestinya mendapatkan penghormatan dan perhatian maksimal dalam meningkatkan infrastruktur pembangunan. Akhirnya masyarakat lagi menjadi korban, yang sejatinya mendapatkan perhatian. Maka harus ditegakkan hukum seadilnya agar oknum pemotongan ini jera dan kapok,” tambahnya. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.