Urus Perizinan Kerap Berujung Suap

9

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

JAKARTA – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kabupaten Bekasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap pembangunan proyek Meikarta menjadi pukulan telak bagi pemerintah daerah.

Pasalnya, sikap tidak terpuji ini dilakukan oleh pembina Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bekasi dengan pengembang atau pengusaha properti.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan sembilan ASN Kabupaten Bekasi sebagai tersangka kasus suap tersebut. Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing mengaku yakin kesembilan tersangka bakal menjadi terdakwa dalam kasus suap Meikarta. “Mereka dipastikan akan menjadi terdakwa. Sebab, KPK tidak memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3),” kata Emrus, Jumat (19/10).

Menurut Emrus, keberhasilan KPK dalam melakukan OTT terhadap Bupati Bekasi atas suap pembangunan proyek Meikarta mendapat dukungan dan apresiasi dari berbagai kalangan di masyarakat. Hal ini a menunjukkan kinerja KPK sangat luar biasa dan independen. Namun, keberhasilan ini juga menyiratkan, jika gencarnya langkah OTT yang dilakukan oleh KPK tak serta merta mengurangi sikap koruptif di tengah-tengah pejabat. “Namun di sisi lain, kejadian OTT ini harus menjadi bahan koreksi mendasar bagi bangsa ini. Sebab, dari satu OTT kasus tertentu ke OTT kasus lainnya, selain menunjukkan bahwa OTT belum bisa membuat efek jera bagi perilaku koruptif.,” ujarnya.

Atas dasar itu, publik akan bertanya mengapa perilaku koruptif terus-menerus terjadi di tengah maraknya tindakan OTT oleh KPK?.

Menurut akademisi Universitas Pelita Harapan (UPH) ini, pasti ada yang salah secara mendasar dari sistem pelayanan publik di Indonesia. Persoalan mendasar terletak pada pelayanan publik ASN itu sendiri. Bila ditelisik dalam pelayanan publik aparat ASN di setiap instasi pemerintah, masih ada oknum-oknum yang belum menghayati dan melakukan revolusi mental sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. “Ketika masyarakat berurusan dengan pelayanan publik di instasi Pemerintah, acapkali terjadi oknum ASN berperilaku seperti ‘tuan’. Sekali lagi saya sebut seperti ‘tuan baginda raja’ yang ‘disembah’ dengan bawaan upeti. Sangat menyedihkan, mereka ini berperan sebagai pemilik instasi pemerintah,” jelasnya.

Gaya komunikasi oknum ASN dalam melayani publik, seperti penggunaan bahasa tubuh, cara memandang, gaya berdiri, tekanan suara, respon yang berbelit-belit dan sebagainya. Semua itu memposisikan ASN lebih dominan dalam menentukan proses komunikasi pelayanan. “Inilah yang mendorong terjadinya penyimpangan dalam pelayanan publik di Indoensia. Padahal, sudah ada role model gaya komunikasi pelayanan publik yang baik seperti diperankan oleh Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.

Dikatakan pengamat politik asal Sumatera Utara itu, tampaknya ASN lupa jika pemilik sesungguhnya semua instansi pemerintah adalah semua rakyat Indonesia, dan terutama publik yang berurusan dengan lembaga tersebut. Bukan ASN yang bertugas di instasi tersebut menjadi pemilik. “Birokrat ASN itu hanya melayani dan memberi solusi ketika rakyat mengalami berbagai persoalan pelayanan publik. Tidak boleh ASN menjadi bagian dari masalah pelayanan publik,” tegasnya.

Peristiwa OTT oknum terkait dengan pembangunan Meikarta, harus menjadi pintu masuk bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan revolusi mental dan mendasar dalam sistem pelayanan publik di seluruh instasi pemerintah di tanah air secara sistematis, terstruktur dan masif.

Emrus menyarankan Kemenpan RB agar melakukan kajian. Terutama yang langsung berhadapan dengan pelayanan publik. Misalnya, seperti terhadap dua Badan Pertanahan Nasional di tingkat kabupaten/kota. Yakni yang masuk pada kategori baik (bagus) dan kategori yang belum memadai dari segi pelayanan publik yang bermutu. Berdasarkan kajian tersebut, perlu dirumuskan strategi komunikasi pelayanan publik dengan sumber daya manusia yang sungguh-sungguh menjadi pelayan publik dan berbasis pada IT. Bukan seperti “tuan kecil” yang harus dilayani sebagaimana yang diperankan oleh seorang bupati yang saat ini bermasalah di KPK. “Sudahi dan hentikan perilaku ASN seperti ‘tuan baginda’ yang haus ‘disembah’. Masuklah dengan gaya komunikasi pelayanan prima dan sepenuh hati. Ingat, rakyat butuh pelayanan dari ASN yang digaji dengan pajak rakyat,” tutup Emrus. (rba/fin)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.