Baru 40 Wakil Rakyat Melapor LHKPN

167
0
DENGARKAN. Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya memimpin rapat paripurna Senin (1/4). DIketahui seluruh anggota dewan Kota Tasik telah menyetorkan LHKPN ke KPK. firgiawan / Radar Tasikmalaya

Dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, baru 40 wakil rakyat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sisanya 10 orang anggota dewan secara resmi belum mengonfirmasi sudah atau belum melaporkan LHKPN ke Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Tasikmalaya Drs H Iing Farid Khozin MSi menjelaskan dari jumlah 50 anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya tinggal 10 orang yang belum melaporkan.

“Sampai hari ini (Senin 1/4), baru 40 dewan.

Sisanya yang belum, bukan berarti tidak menyetorkan. Hanya saja belum konfirmasi ke setwan sudah atau belum,” ungkap Iing, saat di wawancara Radar, Senin (1/4).

Kemungkinan, kata Iing, 10 dewan yang belum melakukan konfirmasi ke setwan itu karena masih sibuk atau belum sempat konfirmasi. “Mungkin anggota dewan sibuk menghadapi Pemilu 2019.” terang Iing.

Menurut Iing, anggota dewan Kabupaten Tasikmalaya membuat LHKPN secara masing-masing. Biasanya, anggota dewa menggunakan jasa pendamping yang menguasai IT. “Tetapi data rahasia termasuk kode atau kunci masuk ke e-LHKPN tetap anggota dewan yang pegang, jadi sifatnya rahasia,” ungkap Iing.

Untuk angka atau nominal LHKPN setiap dewan, kata Iing, setwan tidak memiliki kewenangan mempublikasikannya. “Itu kewenangan KPK yang bisa menyampaikannya ke khalayak umum. Nanti ada surat kuasa pengumuman harta kekayaan yang diberikan bagi setiap anggota dewan,” jelasnya.

Item yang diisi setiap anggota dewan dalam LHKPN, tambah Iing, yakni soal aset kepemilikan tanah, rumah, kendaraan, pendapatan atau penghasilan gaji termasuk tunjangan. Termasuk kebutuhan hidup keluarga seperti biaya pendidikan, rekreasi dan sosial.

“Walaupun membuatnya lewat e-LHKPN, tetap harus melampirkan STNK kendaraan, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan lainnya,” tambah Iing.

Kabag Keuangan Setwan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Ahmad Hidayat menambahkan jika ada anggota dewan yang belum paham mengisi LHKPN, pihaknya menyiapkan dua orang admin yang bisa memandu proses teknis pengisian LHKPN. “Maka kita siapkan admin agar prosesnya lancar dan tidak lama,” kata Asep.

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ruhimat mengaku sudah melaporkan LHKPN ke KPK melalui e-LHKPN. Termasuk konfirmasi ke setwan sudah selesai.

”Memang, tidak ada kendala dalam membuatnya, walaupun saya juga, ada operator yang membantu dalam IT-nya. Tetapi diisi sendiri, dengan kode rahasia dan data hanya kita yang tahu,” paparnya.

Ruhimat mengungkapkan masih anggota dewan yang belum melaporkan LHKPN. Karena kendala persoalan teknis, termasuk sibuk kampanye. “Untuk total kekayaan yang saya laporkan, tidak bisa saya ungkap. Karena itu ruang privasi, yang pasti harta kekayaan saya di bawah Rp 2 miliar,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Titin Sugiartini SH menegaskan sudah menyetorkan LHKPN ke KPK. ”Sudah, untuk nominalnya tunggu dari KPK saja. Saya tidak kaya biasa saja, aset saya itu sebetulnya masyarakat banyak (pemilih, Red),” pungkasnya.

Jadi Syarat Pelantikan

Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi mengatakan LHKPN anggota dewan di Kota Banjar yang berjumlah 25 orang sudah diurus sekretariat DPRD. Dadang mengaku bukan tak bisa anggota dewan mengurus dan melaporkan sendiri harta kekayaannya, namun karena agenda kerja yang padat sulit menyisihkan waktu mengurus pelaporan.

“LHKP sudah dilaporkan, itu diurusnya langsung secara kolektif oleh sekretariat. Karena agenda kerja kita padat,” kata Dadang, Senin (1/4).

Wakil Ketua ll DPRD Kota Banjar Herdiana Pamungkas mengatakan dirinya melaporkan LHKPN langsung oleh sekertariat. “Setiap tahun juga kita update LHKPN ini, tapi ditangani sekertariat,” ujarnya.

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar Budi Kusmono mengaku kendala melaporkan LHKPN karena kesibukan, termasuk persiapan dan proses pencalegan. “Kami cukup sibuk untuk pencalonan legislatif,” ujar Budi.

Anggota komisi lll DPRD Kota Banjar H Mujamil mengatakan dalam mengurus LHKPN, dirinya memberikan data laporan kekayaan serta akun dan admin yang terdaftar di aplikasi LHKPN. “Saya pribadi memberikan data akun dan password ke sekertariat untuk melaporkannya,” kata dia.

Staf Bagian Keuangan DPRD Kota Banjar Riki mengatakan laporan LHKPN dikolektifkan oleh sekertariat dalam hal penginputan data, namun laporan harta kekayaan sebelum diinput disampaikan masing-masing anggota dewan ke sekertariat. “Dikolektifkan itu saat input datanya karena kan memang tidak semua anggota dewan bisa melakukan,” kata dia.

Ia menjelaskan deadline laporan LHPKN sendiri tanggal 31 Maret 2019. Namun karena belum semua anggota dewan memberikan data harta kekayaan, sehingga ada sedikit keterlambatan.

“Memang seharusnya sejak Januari 2019 laporan sudah disampaikan. Tapi secara keseluruhan sudah masuk sebelum deadline, tinggal menunggu verifikasi dari KPK,” tandasnya.

Peran Pendamping

Sebanyak 35 anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dipastikan sudah mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Bendahara Pengeluaran Pembantu DPRD Kabupaten Pangandaran Hendriyana mengatakan penyerahan LHKPN dilakukan secara kolektif, melalui sistem online. ”Untuk DPRD Kabupaten Pangandaran sudah 100 persen, terakhir kami mengirimkannya pada tanggal 31 Maret,” ujarnya Senin (1/4).

Menurut dia, ada beberapa anggota DPRD yang telat mengirimkan data-data LHKPN. ”Tapi kalau untuk kepatuhan, kita yang terbaik di Jawa Barat. Karena sudah 100 persen,” jelasnya.

Dia menjelaskan kendala mengisi LHKPN yakni soal data perolehan harta, apalagi yang sudah lama. “LHKPN ini wajib bagi semua anggota dewan, karena menjadi persyaratan saat pelantikan nanti. Apalagi dewan petahana sangat diharuskan untuk melapor,” jelasnya.

Anggota DPRD dari Fraksi PKS H Endang Hidayat mengaku untuk mengisi LHKPN, biasanya meminta bantuan orang lain. ”Kalau untuk administrasi, kemudian pengiriman laporan langsung oleh kantor (sekretariat dewan,Red),” katanya.

Wakil Ketua DPRD Ciamis  Mamat Rahmat mengurus LHKPN secara online. ”Sekarang pelaporannya tidak terlalu ribet, karena bisa memakai online,” tuturnya.

Menurutnya, di Kabupaten Ciamis semua anggota dewan mengurus masing-masing LHKPN. ”Untuk nominal harta kekayaan itu rahasia,” paparnya.

Anggota Komisi IV DPRD Ciamis Sopwan Ismail mengurus LHKPN oleh sekretariat dewan.”Kita tinggal serahkan saja data kekayaan, nanti pendamping yang mengurusnya,” tutur Ismail. (dik/den/isr/cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.