Urusan Sengketa Tantangan Berat

14

CIAMIS – Tantangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ciamis akan semakin berat. Pasalnya, kini Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis Uce Kurniawan menerangkan kini durasi kerja Bawaslu akan sama dengan KPU yakni selama lima tahun. Namun, tanggung jawab Bawaslu semakin berat.

Yakni punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara peserta dengan KPU. Sebelumnya, kewenangan ajudikasi ini ada di ranah pengadilan.

“Meskipun tantangan yang kami hadapi berat, tetapi ini sebagai tugas kami dan akan siap menghadapi risiko apapun karena ini sudah menjadi tugas kami,” terang dia kepada Radar, Minggu (19/8).

Selain itu, pada Rabu (15/8), terang dia, nama Panwaslu juga sudah resmi berubah menjadi Bawaslu pada pelantikan pejabat Bawaslu se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta. Bahkan pelantikan 1.964 pejabat ini juga masuk Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri).

“Saya bersama teman-teman komisioner yang dilantik semuanya lima orang. Sangat terharu sekali. Karena pertama kalinya dilantik masuk ke dalam museum rekor dunia Indonesia,” jelas Uce.

Adapun komisioner Bawaslu Kabupaten Ciamis tidak ada yang berubah. Masih orang la­ma. Yakni Fahmi Fajar Mustofa, Sam­sul Maarif, Jajang Miftahudin, dan Fanny Dwiriantini. Para ko­misioner ini akan bekerja untuk periode 2018-2023.

“Tentunya kami semua sangat siap mengembang amanat undang-undang tersebut,” jelas Uce.

Sementara berdasarkan UU RI No Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pasal 461 ayat 1 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

Kemudian pada ayat 6, putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa: a. perbaikan administrasi ter­ha­dap tata cara, prosedur, atau me­kanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. (isr/snd)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.