Usai 4 Bulan Nasibnya tak Menentu, Puluhan Eks Pekerja SLN Terima Pesangon

230
0

TASIK – Semenjak adanya peralihan dari PT Surya Lintas Nusantara (SLN) ke PT Borwita Citra Prima (BCP), sebanyak 21 pekerja tak menerima upah.

Selama 4 bulan proses dan belum dibayar, Kamis (30/4) lalu, hak para buruh tersebut terealisasi, dan berlangsung di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tasik.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, Rachmat Mahmuda mengatakan, pihaknya telah mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi 21 orang pekerja.

“Ini mengenai perusahaan produk-produk shampo dan lainnya, merek P&G. Dan P&G ini pusatnya di Jakarta. Mereka memutuskan hubungan dengan PT SLN dan menunjuk PT Borwita untuk pemasaran produk-produk P&G,” ujarnya kepada Radar, belum lama ini.

Di dalam pengalihan ini, kata Rachmat, terdapat 21 pekerja yang belum dialihkan. Kebetulan mereka merupakan anggota SBSI dan mengaku tidak dipanggil karena disisi lain pengajuan pihak perusahaan, yang 21 orang ini tidak menandatangani kontrak baru dengan PT BCP.

Sejak 3 bulan lalu mereka dimediasi hingga 3 kali. Akhirnya ada dua opsi. Pertama melalui pengadilan dan yang kedua memfasilitasi.

Loading...

Pihaknya, kata dia, sempat mencoba menghubungi dan mendatangi perusahaan P&G yang ada di pusat dan rencana saat itu ada keinginan untuk mengatasi permasalahan dan mencari solusi.

“Kita fasilitasi mereka dengan P&G selaku pemegang merek. Sehingga setelah beberapa kali melakukan rapat dan hari Rabu kemarin rapat terakhir telah disepakati untuk pembayaran,” ungkap dia.

Mereka yang 21 pegawai ini dianggap mengundurkan diri sesuai ketentuan jadi harus dibayar hak-hak mereka.

“Saya mengapresiasi khususnya kepada PT BCP yang memiliki itikad baik untuk memenuhi dan menyelesaikan permasalahan. Meskipun dari pihak teman-teman SBSI mungkin kurang puas. Tapi ini win win solution, daripada mungkin lewat pengadilan prosesnya bisa lebih lama lagi,” tuturnya dia.

Ketua DPC Fikep SBSI Kota Tasik, Dani Martin mengungkapkan, 21 pekerja tersebut merupakan anggota SBSI yang notabennya tidak mendapatkan keadilan pada saat masa peralihan dari pihak PT SLN ke PT Borwita.

“Ke 21 orang ini minta kejelasan dan minta waktu, karena waktu per tanggal 30 November itu diberi waktu untuk bergabung dengan pihak PT BCP dan harus menandatangani beberapa arsip dengan waktu yang sangat sempit,” ujar dia.

Namun kata Dani, kala itu hanya diberi waktu sekitar 6 sampai 7 jam. Sementara 21 pekerja ini meminta penandatangan itu minimal harus 1 kali 24 jam, paslanya harus dipelajari dulu dan perlu ada yang diperjelas tentang haknya.

Dani menilai wajar, mereka yang 21 orang ini meminta kejelasan terlebih dulu ke PT Borwita.

Masa kerja itu berjalan atau tidak, walaupun secara lisan dari manajemen PT BCP itu menyatakan semua diambil.

Tapi yang dibutuhkan secara tertulis untuk penguatan, sayangnya itu tidak terjadi.

“Akhirnya terus berjalan dari mulai awal Desember 2019 sampai hari ini baru ada titik temu, rekan-rekan lebih memilih untuk meminta haknya saja,” ucapnya.

Dani mengapresiasi, atas kepedulian dari PT BCP meski yang sebetulnya kepedulian ini merupakan dari pihak pertama yang memiliki produk yaitu P&G.

Jadi apa yang didapatkan sekarang oleh 21 pekerja ini adalah bentuk kompensasi sebagai rasa kemanusiaan dan bentuk kepedulian dari pihak pertama yang memberikan haknya.

“Kita meminta bentuk sisi kemanusiaannya kepada pihak pertama dan alhamdulillah dengan perjuangan kita selama 4 bulan ini, hasilnya kawan-kawan kita tetap mendapatkan haknya,” ujarnya.

“Kita apresiasi langkah dari PT BCP dari sisi kemanusiaannya, walaupun tidak 100 persen sesuai yang diharapkan. Namun minimal sisi kemanusiaannya ada,” sambungnya.

Sementara itu, Ligel Departemen PT BCP, Hardi menuturkan, pihaknya telah mengambil alih perusahaan SLN.

Pihaknya hanya beban moril saja, untuk menyelesaikan secara umumnya win win solution. Sehingga semua sama-sama happy tidak ada yang merasa terdzolimi.

“Kami sudah bayarkan sesuai ketentuan normatifnya. Mereka mengundurkan diri secara baik-baik dan kami memberikan uang kebijaksanaan yang bisa diterima melalui kesepakatan. Mereka sudah tidak kerja, makanya kami memberikan kompensasi,” kata Hardi menambahkan.

(radika robi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.