Usulan Budi Mundur, Partai Koalisi Pilwalkot Tasik Memaklumi & Ada Mekanisme

89
0
KENANGAN. Pasangan H Budi Budiman dan H M Yusuf saat berkampanye di Pilkada 2017. Kini, H M Yusuf menjabat sebagai Plt Wali Kota Tasikmalaya, pasca H Budi Budiman menjalani proses hukum.
KENANGAN. Pasangan H Budi Budiman dan H M Yusuf saat berkampanye di Pilkada 2017. Kini, H M Yusuf menjabat sebagai Plt Wali Kota Tasikmalaya, pasca H Budi Budiman menjalani proses hukum.
Loading...

TASIK – Adanya usulan agar Wali Kota Tasikmalaya non aktif H Budi Budiman mundur yang diutarakan Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya Eries Hermawan, menuai respons dari tubuh partai koalisi pengusung H Budi Budiman-H M Yusuf di Pilkada 2017.

Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tasikmalaya, Abdul Haris mengatakan idealnya tidak perlu disuruh atau diminta mundur, tetapi mengikuti sesuai prosedur aturan yang berlaku. Sehingga, akan menciptakan suasana nyaman lantaran berakhirnya Budi di kursi kepemimpinan sesuai dengan rel yang berlaku.

“Memang dalam perjalanannya ketika wali kota statusnya tersangka dan belum ditahan tidak masalah. Ada masalah itu ketika ia tersangka kemudian ditahan,” tuturnya kepada Radar, Jumat (29/1).

Kondisi tersebut, kata Haris, menjadikan beberapa tugas atau kewenangan Plt Wali Kota Tasik­malaya yang kini dijabat H Muhammad Yusuf tidak bisa berjalan leluasa.

Ia mencontohkan dalam mengukuhkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, Yusuf tentunya dibatasi aturan atau kewenangan tertentu. Sehingga ketika itu dilabrak, Yusuf justru berisiko dengan pasal dan aturan lain.

loading...

“Kalau tidak dilaksanakan dan sementara hal itu kebutuhan mendesak ya risikonya tidak bisa dilakukan karena terbatas dengan kewenangannya yang diatur Undang-Undang,” katanya.

“Tentu ada saja kendala dan hal yang dibatasi. Misal tidak bisa serta-merta merotasi pegawai atau menggulirkan kebijakan strategis lainnya,” sambung Haris.

Baca juga : Golkar Kota Tasik Minta Budi Mundur, PPP: Apa Masalahnya?

Maka, lanjut dia, di momen serba keterbatasan dan malah menuai persoalan apabila komunikasi terbangun dengan semua pihak secara terbuka. Otomatis, semua akan memahami dan tidak ada persoalan yang mesti meluap.

“Justru perlunya ada komunikasi itu ya seperti ini. Semua pihak dijelaskan, ketika tak bisa melakukan sesuatu karena terbatas aturan. Ketika sudah dipahami bersama bahwa Plt kewenangannya sebatas itu, tentu semua memahami dan mengerti tak harus jadi persoalan lagi,” bijaknya.

Haris menjelaskan komunikasi dengan koalisi partai pengusung merupakan hal penting. Termasuk komunikasi dengan partai non-koalisi, ASN, masyarakat luas dalam menyampaikan kondisi yang sedang ia hadapi saat ini.

Ia menganalogikan Yusuf dituntut bergerak cepat dalam bekerja mengerjakan tugas-tugas Plt, di samping ia menjabat juga sebagai wakil wali kota yang memiliki peran tersendiri di eksekutif.

“Sementara di sisi lain, ia tak bisa leluasa karena aturan yang berlaku membatasi kewenangan atau tugas dari Plt wali kota,” kata Haris mencontohkan.

Ia menilai wajar ketika ada pihak dari pengurus Golkar menyatakan H Budi Budiman baiknya undur diri. Sehingga, Yusuf full power dalam menggulirkan kebijakan strategis yang dibutuhkan dalam menjamin roda pemerintahan berjalan lancar.

“Kita pikir itu berangkatnya dari kekesalan, karena dituntut kerja keras tapi kewenangan terbatas. Kami rasa, masalah apapun ketika dikomunikasikan insya allah akan saling memahami,” harapnya.

Terpisah, Ketua DPC PKB Kota Tasikmalaya H Cece Insan Kamil menilai, ketika permintaan mundur dari Golkar terhadap H Budi Budiman dianggap memiliki kemaslahatan lebih luas, dalam melanjutkan komando kepemimpinan daerah, boleh saja disampaikan.

“Ketika dianggap hal baik untuk dilakukan, supaya roda pemerintahan tidak terkendala dan berjalan baik, ya itu harus diutamakan,” tuturnya.

Namun, lanjut dia, di samping itu semua pihak tetap harus menghormati proses hukum yang sedang dihadapi H Budi yang sampai saat ini belum membuahkan putusan pengadilan. Apalagi, di sisi lain, H Budi Budiman memiliki hak dalam memutuskan untuk mundur dari jabatan atau menunggu hasil pengadilan.

“Maka kita sarankan adanya komunikasi antar koalisi yang bertanggung jawab menggawangi kepemimpinan Budi-Yusuf. Sampai sekarang belum ada inisiasi silaturahmi, minimal kita bisa kontribusi pemikiran dalam melangkah, toh kita bagian dari Budi-Yusuf,” ujar Cece. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.