Usulan Pemberian Penghasilan Tetap Tak Mudah

152
0
H Tito Achmad Setra SH

CIAMIS – Pemberian penghasilan tetap (siltap) kepada perangkat desa membutuhkan proses yang panjang. Apalagi, kebijakan tersebut merupakan program dari pemerintah pusat.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Ciamis H Tito Achmad Setra SH mengapresiasi langkah para pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis yang memperjuangkan siltap.

Dia pun siap menerima audiensi PPDI berkaitan dengan siltap yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut dia, pemberian penghasilan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis kepada perangkat desa memang bisa dilakukan. Namun, istilahnya bukan siltap, melainkan honor. “Kalau namanya siltap kan dari pusat,” kata Tito kepada Radar saat ditemui di Gedung DPRD, Selasa (12/3).

Dalam merealisasikan siltap di daerah membutuhkan tahapan yang panjang. Siltap bisa dibahas di DPRD Kabupaten Ciamis lalu diusulkan ke DPR RI. Wakil rakyat di pusat itu akan menganalisis dan mengevaluasi usulan siltap.

“Prosesnya panjang, bisa berbulan-bulan atau tahun. Karena tidak bisa langsung ujug-ujug diusulkan langsung dapat siltap,” ujar dia.

Bila siltap bisa direalisasikan di daerah, menurut dia, nominalnya bergantung kemampuan daerah atau kebijakan bupati. Bila pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini tidak teranggarkan, maka pada awal 2020 tidak akan ada siltap.

Maka dari itu, PPDI harus kontinu berkomunikasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk mengetahui prioritas anggaran. Bila anggaran yang sudah terbagi-bagi ke dalam program prioritas, maka tidak akan mudah untuk diubah.

Diberitakan sebelumnya, PPDI Kabupaten Ciamis merapat ke DPRD untuk menindaklanjuti penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Namun, kedatangan mereka untuk beraudiensi dengan para legislator, Senin (11/3) gagal dilaksanakan. Para wakil rakyat itu sedang melaksanakan reses.

Ketua PPDI Kabupaten Ciamis Toto Suryanto SIP menerangkan audiensi itu bagian dari koordinasi dengan DPRD untuk membahas realisasi penghasilan tetap (siltap) perangkat desa sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2019 itu. Audiensi itu juga sesuai instruksi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPDI.

Toto memaklumi ketidakhadiran para wakil rakyat karena reses. Audiensi akan diagendakan kembali pada Jumat (15/3). Dalam pertemuan nanti, pihaknya akan menyampikan amanat peraturan pemerintah itu. Hal tersebut penting untuk disampaikan lantaran menyangkut kesejahteraan para perangkat desa dan kepala desa.

“Mungkin Ciamis merupakan yang pertama yang ingin beraudiensi dengan DPRD Ciamis,” ujar dia. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.