Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

3%

19.1%

7.2%

70.7%

Usulan Pokir DPRD Kota Tasik Dikeluhkan Warga

141
0
Abdullah Ahyani Wakil Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya

INDIHIANG – Mekanisme pengajuan hibah barang dan jasa, melalui jalur aspirasi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Tasikmalaya dikeluhkan elemen masyarakat dan konstituen partai.

Sebab seolah tidak memberi cukup banyak waktu ketika suatu lembaga hendak mengusulkan bantuan.

Baca juga : Tertarik Daftar TNI/Polri? Yuk Ikut Bimbel Arjuna 12 di Cintaraja Singaparna Tasik

Wakil Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya, Abdullah Ahyani menceritakan jeda sosialisasi penerimaan bantuan bagi masyarakat di Tahun 2021, terbilang singkat.

Informasi awal yang diterima masyarakat, bahwasannya usulan permohonan bantuan tersebut disampaikan ke Bagian Tata Usaha (TU) Setda, kemudian nomor registernya disampaikan ke Bagian Legislasi DPRD.

Sementara di pemberitahuan berikutnya, mengarahkan supaya masyarakat yang hendak mengusulkan bantuan, permohonannya disampaikan langsung ke bagian legislasi.

“Nah dari sana jeda waktu hanya 3 jam. Diumumkan jam 1 siang pada 10 Agustus 2020, setelah TAPD dan banggar rapat kerja, kemudian batas waktu di hari yang sama pukul 16. 00,” kata dia mengeluhkan kepada Radar, Rabu (12/8).

Menurutnya, dengan waktu sesingkat itu, masyarakat tentu tidak sanggup menyampaikan usulan kebutuhannya dengan rasional.

Seharusnya ada toleransi lebih, sebab tidak semua yayasan memiliki perangkat lengkap seperti unit komputer atau mesin cetak, dalam menyusun surat usulan.

“Kan harus ada yang cari rental dulu, ke warnet dulu misalnya. Harusnya ada toleransi lah,” katanya.

“Meski kelengkapan proposalnya bisa menyusul sampai maksimal 18 Agustus mendatang. Tetapi permohonannya kan harus sore itu juga,” sambung pria yang akrab disapa Dadul tersebut.

Ia menceritakan di tahun-tahun sebelumnya, mekanisme pengajuan bantuan hibah tidak mesti melalui jalur tersebut.

Bisa langsung menghubungi dinas terkait, supaya diajukan sejak awal. Sementara, saat ini di satu pintu kan, terkait usulan bantuan melalui jalur wakil rakyat.

“Kalaupun ketentuan harus begitu, spare waktu mohon ada toleransi dan penyesuaian lah, kan ini mekanisme baru. Banyak rekan kami mengeluhkan dan laporan ke kami. Seolah konstituen atau warga dipersempit kesempatan akses bantuan,” ceritanya membeberkan.

Baca juga : Tak Kapok, Usai Nyuri Mobil Mantan Kapolda Jabar, Remaja Warga Purbaratu Kota Tasik Ini Beraksi lagi..

Dadul berharap seharusnya pemerintah bisa memberi kelonggaran perihal usulan bantuan. Apalagi, saat ini kondisi masyarakat cukup direpotkan dengan dampak Pandemi Covid-19.

“Ini seolah menyulitkan masyarakat, termasuk menghambat laju pembangunan,” keluhnya. Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya Hanafi saat dihubungi belum memberikan penjelasan. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.