Ditanya 16 Pertanyaan Selama Setengah Jam

UU-Budi Diintrogasi Banwaslu

178
0
BERI KETERANGAN. H Budi Budiman (foto atas ) dan H Uu Ruzhanul Ulum memberikan klarifikasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tasikmalaya Senin (25/2).

TASIK – Dua politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H Uu Ruzhanul Ulum dan Drs H Budi Budiman diinterogasi Badan Pengawas Pemilu (Ba­waslu) Kota Ta­sikmalaya Senin (25/2).

Keduanya, di­periksa ber­kaitan dengan deklarasi pa­sangan capres-cawapres nomor urut 01 di Pon­pes Sulalatul Huda, Paseh, Kota Tasikmalaya beberapa waktu lalu.

Uu datang sekitar pukul 10.30, sementara Budi datang pukul 16.00. Ke­dua pejabat publik tersebut men­jalani pro­ses klarifikasi se­lama kurang lebih 30 menit de­ngan 16 per­tanyaan.

Kepada war­tawan, Uu eng­gan banyak mem­berikan tang­­gapan. Na­mun dirinya da­tang ke Bawaslu untuk memenuhi undangan klarifikasi atas deklarasi yang menuai kontroversi itu. Terkait kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat dalam kegiatan tersebut, Uu tidak memberikan penegasan. “Ya kapasitas saya sebagai yang hadir dalam acara tersebut,” tuturnya.

Uu menerangkan Bawaslu memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait keberadaannya dalam deklarasi pasangan nomor 01 itu. Ada yang dia benarkan, namun ada juga yang dibantah. “Ada yang diiyakan, ada yang dibantah,” ungkapnya tanpa menyebutkan secara detail.

Disinggung soal deklarasi di pondok pe­santren itu banyak di­asum­­sikan sebagai kampanye. Uu mengembalikan hal tersebut kepada masyarakat yang memberikan penilaian. “Tergantung yang menafsirkan tentang kegiatan tersebut (deklarasi, Red),” katanya.

Sementara itu, H Budi me­­ngatakan sa­a­t itu dirinya hadir untuk me­­menuhi per­mintaan panitia yang telah meng­undang dalam kegiatan sosialisasi ekonomi syariah. “Saya memang sambutan, tapi sesuai materi (sosialisasi ekonomi syariah, Red) enggak ada kaitan politik,” tegasnya.

H Budi pun mengaku tidak tahu ada rencana deklarasi dukungan usai kegiatan tersebut. Budi menyebut dirinya naik ke atas panggung karena dipanggil oleh panitia pelaksana kegiatan Riyadhoh Kebangsaan. “Kalau tahu ada deklarasi, pasti saya berkirim surat pemberitahuan ke Bawaslu,” tuturnya.

Disinggung soal kesediaannya tetap mengikuti deklarasi dengan statusnya sebagai Wali Kota Tasikmalaya? H Budi mengatakan bahwa kegiatan dilakukan di hari libur sehingga tidak perlu melakukan cuti. “Kalau hari-hari biasa saya harus cuti, soal itu (aturan cuti, Red) saya sangat paham sekali,” paparnya.

Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya Ijang Jamaludin mengatakan sudah mengonfirmasi sekitar 10 saksi tentang dugaan pelanggaran dalam deklarasi dukungan di Ponpes Sulalatul Huda.

Selanjutnya, kata Ijang, Gakumdu akan meminta keterangan dari saksi ahli bahasa dan pidana umum. “Setelah itu kita akan kaji, memenuhi unsur (pelanggaran) atau tidak,” katanya.

Sebelumnya diketahui, Tim Koalisi Daerah Adil dan Makmur melakukan laporan ke Bawaslu Kota Tasikmalaya terkait dugaan pelanggaran saat deklarasi di Pondok Pesantren Sulalatul Huda.

Pelaporan dilakukan oleh Ketua Koalisi Adil dan Makmur Kota Tasikmalaya Andi Warsandi didampingi Aslim SH, Minggu (10/2). Mereka datang berdua tanpa dibarengi massa yang mengawal, karena lebih mengedepankan substansi dari proses pelaporan.

Dalam laporan tersebut, dicantumkan empat poin dugaan pelanggaran yang terjadi saat deklarasi pada 5 Februari itu.  Di antaranya yakni kampanye di lingkungan pendidikan, kampanye di luar jadwal, keikutsertaan pejabat publik dan administrasi kampanye. (rga)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.