UU MD3 Tutupi Kelemahan Dewan

139
0
Loading...

SINGAPARNA – Pengamat Sosial, Politik dan Pemerintahan Asep M Tamam menilai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dianggap bisa menutupi kelemahan yang ada di dalam sistem dan perilaku dewan. Sehingga wajar banyak yang menolak disahkannya perundangan tersebut.

Mungkin akan berbeda apabila kinerja anggota dewan saat ini keberpihakannya kepada masyarakat besar, seperti gaji dan tunjangannya. ”Maka masyarakat tidak akan keberatan dengan UU MD3,” ujarnya saat dihubungi Radar, Jumat (2/3).
Akan tetapi ketika kinerja dewan atas keberpihakan terhadap masyarakat tidak maksimal, maka wajar kalau saat ini banyak yang menolak pengesahan UU MD3.

UU MD3 hadir saat era keterbukaan dan demokrasi yang digembor-gemborkan dan dihidupkan, sehingga siapapun bebas menyuarakan kritik dan pendapatnya. Apalagi beberapa pasal yang banyak diprotes ternyata memang lemah dan terkesan menjadi produk politik. “Jadi perundangan ini bukan tujuan membangun demokrasi, melainkan menutupi kelemahan sistem dan perilaku para dewan atau politisi,” jelasnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB KH Acep Adang Ruhiyat MSi tidak sependapat jika dengan disahkannya UU MD3, DPR disebut lembaga anti kritik atau mempunyai kekebalan terhadap suatu persoalan hukum atau korupsi.

“Saya tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju, tetapi ini (UU MD3, Red) sudah menunjukan ada perbaikan. Meskipun masih banyak kekurangan,” ungkapnya.
Acep mengakui banyak pihak yang menganggap bahwa UU MD3 ini adanya imunitas atau kekebalan bagi DPR. Sebenarnya, UU MD3 ini dalam rangka bagaimana penegak hukum terutama KPK tidak sewenang-wenang melakukan penangkapan atau menetapkan tersangka terhadap pribadi dewan yang diduga tersangkut korupsi atau kasus hukum.

Loading...

Karena bagaimanapun juga lembaga DPR sama sebagai pejabat negara, sama kedudukannya dengan presiden. ”Jadi UU MD3 ini bukan berarti sempurna dan memuaskan semua pihak. Tetapi bagaimanapun juga ada semacam koreksi lembaga hukum supaya tidak ada sewenang-wenang,” jelasnya. Perundangan ini juga bukan ditujukan bagi pribadi dewan itu sendiri, melainkan secara keseluruhan lembaganya. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.