UU Omnibus Law Terbit April 2020

66
0

JAKARTA – Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan UU omnibus law akan terbit pada April 2020 mendatang. Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani bersama para pengusaha lainnya dilibatkan dalam pembuatan UU yang dikenal dengan istilah sapu jagat itu.

Untuk itu, Rosan bersama pengusaha lainnya akan membentuk task force atau satgas yang tujuannya untuk memberikan masukan-masukan mengenai omnibus law. “Jadi waktunya cukup singkat, diharapkan Januari sudah rampung semua,” kata Rosan di Jakarta Jumat (22/11).

Masukan-masukan dari kalangan pengusaha akan dirampung pada Desember ini. Kemudian, pada Januari 2020 draft UU omnibus law baru diserahkan ke DPR dan April ditargetkan rampung. “Iya dibawa ke DPR dan rencananya keinginannya April sudah bisa selesai,” ucap Rosan.

Dia sendiri ditugaskan ditugaskan Menko Perekonomian Airlangga Hartato untuk memimpung langsung pembentukan task force. “Task force akan saya pimpin langsung, karena ini akan jadi hal sangat penting, Pak Menko juga bilang Pak Rosan pimpin langsung karena ini sangat penting,” kata dia.

Sampai saat ini, lanjut Rosan, masih ada sekitar 74-79 UU yang akan direvisi ke dalam UU omnibus law, puluhan aturan itu berasal dari 11 sektor, yaitu penyederhanaan perizinan berusaha, pengenaan sanksi dengan mengganti sistem hukum pidana ke perdata dan administrasi pemerintahan.

Kemudian, soal pengadaan lahan, persyaratan investasi, kemudahan dan perlindungan bagi UMKM serta dukungan riset dan inovasi. Lalu, juga soal kemudahan berusaha, kemudahan proyek pemerintah, kawasan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Direktur Riset Centre of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menyambut positif Menko Perekonomian Airlangga yang melibatkan para pengusaha dalam pembahasan UU omnibus law. “Ya akan lebih baik kalau melibatkan banyak pihak. Jangan cuma pengusaha seharusnya, juga para ahli dan hukum dan ahli ekonomi,” ujar Piter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (22/11).

Kendati demikian, omnibus law tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Karena, salah satunya peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum bekerja dengan optimal. Ini karena baru seperempat yang baru direalisasikan. “Omnibus law memang sangat perlu disegerakan (Diterbitkan), tapi belum mengatasi semua masalah,” kata Piter.

Menurut Piter, investasi di Indonesia sangat menguntungkan. Hanya saja, aturan yang ribet dan tidak satu pintu membuat investor asing lari ke negara lain seperti Vietnam. Karenanya, Piter meminta pemerintah juga harus membenahi sejumlah hambatan-hambatan investasi yang selama ini terjadi.

“Hambatannya sangat banyak mulai dari persoalan lahan, perburuhan, koordinasi pusat daerah, hingga tidak konsistennya kebijakan pusat. Perizinan adalah salah satu saja dari permasalahan tersebut,” ucap Piter.

Sebelumnya, Jokowi berharap aturan mengenai omnibus law segera disetujui DPR. Dengan begitu, segala perizinan usaha dan investasi di Tanah Air diharapkan ke depan makin membaik. “Kita coba ke DPR yang perlambat kecepatan kita bangun negara ini akan kita pangkas. Doakan, disetujui dewan (omnibus law),” kata Jokowi. (din/fin)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.