Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.4%

0.9%

60.9%

2.3%

0.2%

4.4%

19.5%

11.3%

0%

0.1%

0%

0%

Uu: Saya Sreg Ade atau Kodir

86
0

Plt Bupati Tidak Bisa Ditentukan Pusat
SINGAPARNA – Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum lebih memilih Wakil Bupati H Ade Sugianto SIP atau Sekretaris Daerah (Sekda) Drs H Abdul Kodir MPd untuk menjadi Pelaksana tugas (Plt) bupati.
Menurut Uu, dari keenam nama yang disebut oleh Pengamat Politik Sosial dan Pemerintahaan Asep M Tamam seperti Ade Sugianto, Deni R Sagara, Erry Purwanto, Abdul Kodir, Iwan Saputra dan Henry Nugroho. Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Barat ini lebih sreg dengan Ade atau Kodir. ”Saya lebih milih Ade atau Kodir untuk jadi Plt bupati,” ungkap Uu kepada Radar usai menghadiri nikah massal di Gedung Islamic Center, Jumat (9/2).
Uu mempunyai alasan dirinya lebih suka Ade atau Kodir yang meng­­gantikan tugasnya selama masa cuti Pilgub Jabar 2018. Ke­dua tokoh ini sudah paham de­ngan kondisi daerah, apalagi dua periode ini selalu bersama-sama dalam membangun Kabu­paten Tasikmalaya lebih baik.
”Visi misi antara kami dengan wabup pasti sama. Jadi tidak kaku. Apalagi wabup orang yang paham karakteristik daerah,” ungkap Uu. Wabup juga sangat paham ten­­tang kebijakan pemerintahan dan kultur masyarakat Kabupaten Tasik­malaya. Termasuk dalam me­­-mu­tuskan anggaran pendapatan be­lanja daerah (APBD) dengan DPRD. ”Intinya Plt harus dari Ka­­bupaten Tasikmalaya,” tegas Uu.
Sedangkan untuk Kodir, Uu menilai dia merupakan sekda. Sehingga pemahamannya tentang administrasi daerah sudah tidak diragukan lagi. Kemudian kebijakannya pasti akan sesuai dengan apa yang sudah ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). ”Ya kalau bukan wakil bupati, sekda lah,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya Zaenal Furqon menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan. “Isinya mana kala bupati itu berhalangan hadir melaksanakan tugas diantaranya cuti kampanye maka wakil bupati yang menjadi Plt-nya, secara otomatis,” jelasnya.
Kemudian apabila kedua-duanya cuti, dalam peraturan tersebut yang mengisinya adalah Pejabat sementara (Pjs) dari apartur sipil negara (ASN) yang ditunjuk oleh pusat dari provinsi.
Oleh karena itu, Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara, tidak ada pasal yang mengatur tentang Plt bupati, tetapi di sana hanya Pjs dari ASN provinsi. ”Jadi permendagri tersebut tidak bisa dilaksanakan di kabupaten. Karena di kita tidak cuti keduanya, hanya bupati saja,” paparnya.
Kemudian ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tanggal 29 Januari 2018, yang isinya dengan penyelenggaraan pilkada serentak pemerintahan harus tetap berjalan wakil bupati bisa melaksanakan tugas wewenang kepala daerah, kalau dua-dua nya cuti karena ikut pemilu digantikan oleh Pjs dari provinsi. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.